JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Rencana penunjukan jenderal polisi menjadi pelaksana tugas gubernur menuai polemik. Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meninjau kembali rencana tersebut.

"Sebaiknya dipertimbangkan agar kepolisian dapat menjaga netralitas dalam Pilkada. Bukan hanya regulasi atau aturan perundang-undangan yang menjadi alasan dalam menunjuk Plt Gubernur, namun juga sensitivitas publik terhadap persoalan yang disorot publik yaitu netralitas kepolisian," kata Ace saat dihubungi, Jumat (26/1/2018).

Jika alasan penunjukan Plt Gubernur itu soal keamanan, kata Ace, hal itu sebenarnya bisa ditangani Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di masing-masing daerah.

"Tugas pejabat gubernur itu bukan menjaga keamanan tapi menjalankan tugas-tugas Pemerintahan terutama memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu dua hal yang berbeda," beber dia.

Oleh karena itu, lanjut Ace, dirinya meminta Mendagri mengurungkan kebijakan tersebut. Ia menyarankan agar tidak menyeret kembali institusi negara untuk kepentingan politik Pilkada.(yn)