JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Sejumlah pihak menyebut ada unsur politis di balik aksi demonstrasi sopir angkot Tanah Abang yang Menolak penutupan ruas jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tidak jelas siapa yang dituju dengan tudingan itu.
Kecurigaan itu disampaikan sejumlah pihak saat mengomentari rangkaian unjuk rasa oleh ratusan sopir angkot yang ingin Jalan Jatibaru dibuka kembali. Ruas jalan itu ditutup Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengakomodasi keinginan para pedagang kaki lima (PKL).
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengaku tidak setuju dengan anggapan tersebut.
"Ini bukan urusan politik, tapi ini soal Undang-undang. Makanya, sejak awal saya bilang, silahkan manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan. Tapi jangan melanggar aturan," kata Praserio ditemui TeropongSenayan, di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (31/1/2018).
Faktanya, lanjut Prasetio, penempatan PKL di ruas jalan depan Stasiun Tanah Abang bertentangan dengan aturan tentang fungsi jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Perda DKI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban, dan Perkap Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas.
Karena itu, Pras panggilan akrabnya, meminta, agar penolakan dan demonstrasi yang dilakukan sopir angkot tidak ditarik-tarik ke ranah politik.
"Jadi ini semua karena kebijakan Pak Anies yang dianggap menabrak peraturan. Ruas jalan itu kan bukan untuk PKL berjualan. Aturannya jelas. Tidak multi tafsir. Jalan itu peruntukannya untuk kendaraan bukan buat PKL," tegas Pras.
"Sekali lagi saya katakan, ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pilkada. Semua orang tau kok kalau dalam demokrasi pasti ada kalah dan menang, dan Pilkada sudah selesai," ujarnya.
Hanya saja, Sekretaris PDI-P DKI ini mengaku, sebagai orang nomor satu di Kebon Sirih, dirinya tidak bisa mendiamkan jika Gubernur Anies melanggar aturan perundang-undangan.
"Sekarang saya bertanggung jawab menjaga Anies-Sandi agar tidak melanggar Perda dan Undang-undang. Supaya jalannya pemerintahan benar dan sesuai aturan," terang Pras.
"Saya tidak ada masalah apapun dengan Pak Anies dan Pak Sandi, hubungan kami baik. Tapi, saya sebagai ketua dewan ingin Pemprov DKI ini berjalan baik dan konstitusional," ungkapnya.
"Yuk, kerja bareng-bareng. Yang sudah baik dari gubernur sebelumnya, dari Pak Jokowi, Pak Ahok hinggga Pak Djarot dipertahankan. Yang belum, ya.. mari kita benahi," pungkasnya.
Diketahui, sebelumnya Gubenur DKI Anies Baswedan, di Balai Kota, Selasa (30/1/2018) kemarin, menyerukan agar penataan Tanah Abang tidak dipolitisasi.
"Intinya kami akan bicarakan baik-baik dan saya juga berharap semua pihak lihatlah ini sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan problem di tempat itu (Tanah Abang). Jadi, harapannya jangan dipolitisasi karena ini insya Allah untuk kebaikan semuanya," kata Anies.
Kecurigaan itu juga diungkapkan Organisasi Angkutan Darat (Organda). Dewan Pembina Unit Organda Angkutan Lingkungan DKI Petrus Tukimin menduga ada yang menunggangi demo sopir angkot Tanah Abang.
Dia mengatakan, seharusnya Selasa kemarin para sopir angkot berbicara dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah.
Namun, para sopir angkot memilih untuk turun ke jalan, berdemonstrasi. Sopir angkot juga berkeras meminta Jalan Jatibaru dibuka. Padahal, sebelumnya mereka semua punya solusi alternatif yang berbeda selain menuntut pembukaan Jalan Jatibaru. Petrus menduga ada provokator di balik aksi itu.
"Terjadi memang berbagai macam friksi yang kelihatannya saya lihat sudah berbau politis. Saya anjurkan jangan ikuti kemauan orang tertentu yang memang ingin ini politis. Ini ada yang tunggangi, minta pokoknya harus dibuka," ujar Petrus. (icl)
