Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Minggu, 04 Feb 2018 - 16:08:10 WIB
Bagikan Berita ini :
Kasus Suplemen Mengandung Babi

Pengamat Minta DPR Prioritaskan RUU POM

84babi.jpg
Suplemen mengandung Babi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pengamat Kebijakan Publik UI Riant Nugroho meminta DPR segera memprioritaskan pembahasan Rancangan UU Pengendalian Obat dan Makanan (POM) yang pernah diajukan pemerintah beberapa waktu lalu. Menurutnya, masyarakat perlu mendapat jaminan kepastian hukum jika ada pelanggaran aturan atas produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia.

Menurut Riant dengan adanya UU POM pada hakikatnya untuk memberikan kewenangan secara full spectrum kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sehingga dapat melakukan pengawasan sejak dari hulu (registrasi hingga pasca produksi) hingga ke hilir (post market).

“Saat ini BPOM tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi seperti penutupan pabrik, jika ditemukan pelanggaran atas izin produk tertentu. Karena kewenangan penutupan pabrik ada di Kementerian Kesehatan,” ujarnya, Minggu (4/2/2018).

Ia mengingatkan bahwa RUU POM pernah diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR untuk segera diprioritaskan pembahasannya. Karena masalah krusial persoalan obat dan makanan selain bahan baku produksi, juga perlu memperhatikan aspek keagamaan seperti halal atau tidaknya yang berada di bawah MUI/Kementerian Agama.

BPOM saat ini menurut dia, hanya bertindak sebagai “pengawas”, bukan sebagai “pengendali”. Dengan adanya UU POM di masa depan, maka Kemenkes nanti bertindak sebagai regulator saja dan BPOM sebagai operator yang mengendalikan peredaran obat dan makanan di masyarakat.

Riant menanggapi berita hasil penemuan Balai POM atas hasil uji sampel produk suplemen makanan Viostin DS dan Enzyplex tablet yang ramai diperbincangkan masyarakat belakangan ini.

“DPR harusnya mengapresiasi hasil temuan BPOM tersebut,” ujarnya.

Selama ini yang mengeluarkan izin peredaran produk kesehatan adalah Kementerian Kesehatan, sedangkan pengawasannya berada di bawah kewenangan BPOM.

"Sehingga BPOM sama sekali tidak mempunyai kewenangan menutup pabrik produk tersebut," ucapnya.

Sebelumnya beredar viral surat dari Balai Besar POM di Mataram kepada Balai POM di Palangka Raya tentang Hasil Pengujian Sampel Uji Rujuk Suplemen Makanan Viostin DS dan Enzyplex tablet. Setelah BPOM turun tangan melakukan penyelidikan, terungkap bahwa sampel produk yang tertera dalam surat tersebut adalah Viostin DS produksi PT Pharos Indonesia dengan nomor izin edar (NIE) POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H, dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories dengan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101.

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap produk yang beredar di pasaran (post-market vigilance) melalui pengambilan contoh dan pengujian terhadap parameter DNA babi, ditemukan bahwa produk di atas terbukti positif mengandung DNA Babi.

Badan POM-RI akhirnya telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan/atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut. (icl)

tag: #babi  #bpom  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Gantikan Erwin Rijanto, Doni Joewono Resmi Dilantik Sebagai Deputi Gubernur BI

Oleh windarto
pada hari Rabu, 12 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Doni Primanto Joewono resmi dilantik sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru, menggantikan Erwin Rijanto yang masa jabatannya habis pada 17 Juni 2020 lalu. ...
Berita

Polisi Tangkap Pelaku Intoleran, Yang Lain Diminta Menyerahkan Diri

JAKARTA (TEROPONG SENAYAN)- Polisi meringkus lima pelaku intoleran di Solo, Jawa Tengah. Kelima pelaku yakni berinisial DD, MM, MS,ML, dan RN. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lhutfi pun mengimbau ...