JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro menyambut baik evaluasi yang akan dilakukan pemerintah guna menyikapi maraknya kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ia mengatakan, evaluasi tersebut bisa memanfaatkan Komite Keselamatan Konstruksi yang baru saja diresmikan pembentukannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Sangat berpengaruh agar komite keselamatan konstruksi segera bekerja, mulai tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, agar kejadian kegagalan kontruksi bisa diminimalisasi," ujarnya Rabu (7/2).
Dia melanjutkan, komite ini diharapkan bisa bertugas memastikan aspek keamanan dalam setiap pekerjaan konstruksi terpenuhi. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja di kemudian hari.
Politikus Partai Gerindra tersebut menambahkan, Komite Keselamatan Konstruksi juga mesti melakukan audit investigas setiap adanya kecelakaan kerja. Ia menilai komite ini bisa bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk memberikan sanksi atas terjadinya kecelakaan kerja.
"Sebab, aturan hukum di Indonesia mengatur sanksi atas kelalaian konstruksi yang mengakibatkan kecelakaan," ucap Nizar.
Tercatat pada 2017 terjadi sejumlah kasus crane jatuh, di antaranya crane rambu VMS di Kilometer 15 Jalan Tol Cikampek; crane proyek LRT Palembang yang menimpa dua rumah warga; crane proyek hotel di Solo, Jawa Tengah, yang juga menimpa rumah warga; serta tiang crane yang meniban rumah warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Terbaru, proyek jalur dwiganda (double-double track/DDT) Jatinegara dihebohkan melalui insiden jatuhnya crane pengangkut material hingga menewaskan empat pekerja pada Minggu 4 Februari 2018.
Selang sehari, underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, ambruk karena tak kuasa menahan longsoran yang menutupi hampir seluruh bagian jalan sekira pukul 17.45 WIB. Akibat dari longsoran tersebut, sebuah mobil dengan nomor polisi A 1567 AS tertimpa reruntuhan longsor.
Nizar pun menyoroti agar pemerintah tidak menggebu-gebu dalam mengejar target penyelesaian. Ia menyatakan target penyelesaian memang harus ada, namun tetap harus mempertimbangkan faktor keselamatan baik saat pembangunan maupun pasca-pembangunan.
"Ini juga menjadi peringatan kepada pemerintah agar tidak mengejar target peresmian dan mengabaikan keselamatan pekerja," pungkasnya. (aim)
