Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 07 Feb 2018 - 07:52:53 WIB
Bagikan Berita ini :

"Jangan Sedikit-sedikit Pansus, Nanti Pemerintah Takut"

73EndangSrikartiHandayani.JPG
Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani (Sumber foto : ist)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani mencibir sejumlah koleganya di Komisi VI yang berkeinginan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pangan.

Menurutnya, keinginan tersebut bukan solusi yang tepat untuk saat ini.

"Sedikit-sedikit Pansus, apa-apa Pansus. Nanti pemerintah jadi takut dong kalau begitu. Itu bukan solusi yang baik," ujar politisi Golkar itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Sebaiknya, saran dia, antara DPR dengan pemerintah saling bersinergi mencari titik temu yang bisa menguntungkan bagi rakyat.

"Saling sinergi dong harusnya, ketimbang bikin pansus nanti kan jadi gaduh. Kalau ada yang kurang-kurang dari pemerintah ya harusnya diluruskan bukan sedikit-sedikit pansus. Nanti nggak jalan-jalan program pemerintah kalau gaduh terus. Yang ada malah nanti pansusnya yang jalan-jalan," sindir dia.

Untuk diketahui, saat ini berkembang wacana dari sejumlah anggota Komisi VI tentang pembentukan Pansus Pangan.

Keinginan tersebut mengemuka guna mengetahui persoalan sesungguhnya di sektor pangan yang dianggap masih carut marut, terutama soal data pangan antar kementerian terkait.

Sebelumnya Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mendorong agar DPR segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pangan. Pansus akan mencari kebenaran di balik 'perang data' antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Bambang menilai, selama ini terlihat adanya carut marut data soal pangan antar kementerian tersebut.

"Ngomongnya surplus. Gak ada faktanya di lapangan itu. Yang dikatakan Kementan itu semu dan omong kosong. Yang jadi pertanyaan juga, Kenapa satgas pangan nggak turun," tandas Politikus Gerindra itu di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (6/2/2018).

"Kemendag juga punya tanggungjawab sebagai penanggungjawab ketahanan pangan dan kementan bertanggungjawab terhadap swasembada pangan. Tapi data kedua-duanya bertolak belakang. Data hasil pertanian yang berlimpah itu nggak jelas. Akhirnya ini harus dipansuskan," sambungnya. (plt)
.

tag: #impor-pangan  #komisi-vi-dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Polisi Kejar Kelompok Intoleran Yang Ganggu Acara Pernikahan

Oleh Rihad
pada hari Minggu, 09 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Polres Kota Surakarta masih memburu kelompok intoleran yang melakukan perbuatan anarki saat di Kampung Mertodranan Semanggi, Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah, Sabtu 8 Agustus ...
Berita

PDIP Pastikan Paslon yang Diusung Bebas Masalah Hukum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan para calon kepala daerah yang diusung partainya sudah dipastikan tak memiliki masalah hukum ...