Berita

Holding BUMN Migas Harus Dapat Restu DPR

Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Rabu, 07 Feb 2018 - 17:47:35 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

68bowosidik2.jpg

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso (Sumber foto : ist)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Bowo Sidik Pangarso angkat bicara tentang holding BUMN Migas yang menggabungkan Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan Pertamina.

Menurut Bowo, selama ada pemindahan saham modal atas perusahaan yang melibatkan perusahaan besar, sudah sepantasnya hal tersebut atas persetujuan DPR.

"Kami sebagai wakil rakyat harus tahu alasan dan dasar pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN melakukan holding terhadap PGN dan Pertamina. Apakah nanti akan jadi perusahaan besar, bagaimana nanti kita harus tahu tujuan holding migas ini mau ke mana," tegasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (07/02/2018).

"Itulah salah satu kewenangan dan fungsi yang dimiliki DPR sebagai lembaga pengawasan dan penganggaran," sambungnya.

Dengan demikian, menurut Bowo, seharusnya Menteri BUMN Rini Soemarno tidak menyepelekan fungsi DPR yang mengatakan bahwa pembentukan holding tidak membutuhkan persetujuan parlemen.

"Buktinya apa, nantu Bu Rini bisa juga minta PMN ke DPR. Kami punya wewenang sebagai pengawasan, apapun kami harus tahu itu. Saya berharap Kementerian BUMN untuk segera menjelaskan. Soal disetujui atau tidaknya, itu persoalan kedua. Tapi kami mohon dijelaskan di DPR untuk tahu tujuan holding migas dan holding-holding lainnya," tandas Politikus Golkar itu.

Selain itu, Bowo juga mempertanyakan nasib kedua anak-anak dari perusahaan yang akan diholding, yang mana ia menilai belum adanya kejelasan fungsi dan tugasnya bila PGN dan Pertamina bersatu.

"Kami tidak ada masalah, selama pemerintah bisa menjelaskan tujuan holding ini apa," pungkasnya.(plt)

tag: #bumn  #komisi-vi-dpr  

Bagikan Berita ini :