Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Jumat, 09 Feb 2018 - 21:01:33 WIB
Bagikan Berita ini :

Pakar: Putusan MK Soal Hak Angket Aneh

27zainal_arifin_mochtar.jpeg
Zainal Arifin Mochtar (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Zainal Arifin Mochtar menyesalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK menolak uji materi soal hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Menurut saya, ini adalah putusan yang aneh, karena putusan ini kontradiktif," kata Zainal ketika dihubungi, Jumat (9/2/2018).

Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang mirip dengan Kejaksaan dan Kepolisian karena memiliki fungsi-fungsi eksekutif.

Tapi di sisi lain dikatakan KPK tidak boleh mendapatkan angket untuk penyidikan, penuntutan, dan penyelidikan, sehingga hal ini tentu menjadi sangat kontradiktif, jelas Zainal.

"Padahal `pintu masuknya` karena permasalahan itu, tapi pada saat yang sama itulah tidak boleh diangket," tambah Zainal.

Selain itu Zainal menilai putusan Mahkamah atas ketentuan hak angket tersebut seolah-olah membatalkan beberapa putusan Mahkamah sebelumnya.

Terdapat empat putusan Mahkamah yang sebelumnya menyatakan bahwa KPK adalah lembaga independen yang memiliki kekuasaan yudikatif.

Keempat putusan Mahkamah tersebut bernomor; 19/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006, 19/PUU-V/2007 tertanggal 13 November 2007, 37-39/PUU-VIII/2010 tertanggal 15 Oktober 2010, dan 5/PUUIX/2011 tertanggal 20 Juni 2011.

"Tapi kemudian putusan ini dia bilang KPK adalah eksekutif, lantas apa dasar perubahan itu, ini seperti MK kemarin bilang KPK itu tahu kok hari ini KPK tempe," kata Zainal.

Pada Kamis (8/2) lima hakim konstitusi sepakat untuk menolak permohonan uji materi UU MD3 terkait dengan hak angket DPR kepada KPK.

Dalam pertimbangan kelima hakim konstitusi tersebut, dijelaskan bahwa KPK merupakan bagian dari ranah eksekutif mengingat tugas dan fungsi KPK yang berada dalam domain eksekutif.

Lima hakim konstitusi tersebut berpendapat bahwa dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara, dalam hal ini adalah Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami krisis kepercayaan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sementara itu Kepolisian dan Kejaksaan dalam undang undang masuk ke dalam ranah eksekutif.

Dengan demikian putusan Mahkamah menyatakan bahwa DPR mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada KPK sama seperti KPK yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada publik.

Namun terdapat empat hakim konstitusi lainnya yaitu; Maria Farida Indrati, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).(yn/ant)

tag: #hak-angket-kpk  #kpk  #mahkamah-konstitusi  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Refly Sebut Gatot Dicopot Dari Panglima TNI Karena Berpotensi Jadi Presiden

Oleh Givary Apriman
pada hari Jumat, 25 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut merespon pencopotan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dari kursi Panglima TNI.  Refly mengatakan kalau pencopotan ...
Berita

Dapat Nomor Urut 2, Ketua Timses Yakin Azizah-Ruhama Akan Menang

SERPONG (TEROPONGSENAYAN) --Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Siti Nur Azizah-Rihanna Ben resmi mendapatkan nomor urut 2 sebagai peserta kontestasi pemilihan kepala daerah ...