Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Senin, 26 Feb 2018 - 17:59:11 WIB
Bagikan Berita ini :

Naik Tanpa Sosialisasi, Demokrat Minta Kenaikan Harga BBM Dibatalkan

79SPBU_tscom.JPG
Ilustrasi (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Partai Demokrat mengkritik langkah pemerintahan Jokowi-JK yang tiba-tiba menaikkan harga BBM, tanpa sosialisasi kepada masyarakat.

Pertamina secara resmi telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di kisaran Rp 300 per liternya per tanggal 24 Februari 2018.

"Akibatnya, sebagian besar rakyat Indonesia belum mengetahui perihal kenaikan harga BBM tersebut," kata Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Santoso disela-sela acara Muyawarah Cabang (MUSCAB) partai Demokrat di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Senin (26/2/2018).

"Seperti kita ketahui kurang dari 2 bulan terakhir ini, pemerintah sudah 3 kali menaikkan harga BBM, yaitu pada tanggal 13 Januari, 20 Januari dan terakhir tanggal 24 Februari 2018 kemarin," kata Santoso.

Santoso menyayangkan, kebijkan kenaikan ini terkesan dilakukan sembunyi-sembunyi dan tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. Apalagi di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sedang lesu.

"Walaupun yang dinaikkan harganya adalah BBM Non subsidi, namun tetap saja akan berpengaruh pada harga barang dan daya beli masyarakat," ungkap Santoso.

Dia juga menyatakan, kampanye yang begitu massif dari pemerintah pusat tentang penggunaan BBM Non Subsidi, justru seolah bertolak belakang dengan kebijakan sepihak tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

"Maka dari itu kami menolak kenaikan harga BBM dan menuntut kepada pemerintah untuk menurunkannya kembali," tutup Santoso.

Diketahui, Pertamina resmi menaikkan harga BBM untuk wilayah Jawa, Madura, Bali sebesar Rp 300 per liter.

Sementara untuk pertamax yang sebelumnya Rp 8.600 per liter menjadi Rp 8.900 per liter. Untuk Dexlite yang sebelumnya seharga Rp 7.500 per liternya menjadi Rp 8.100 per liter.(yn)

tag: #bbm  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Soal Keputusan Ibadah Haji, DPR Sayangkan Menag Tidak Koordinasi Terlebih Dahulu

Oleh Givary Apriman
pada hari Rabu, 03 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyayangkan sikap Kementerian Agama RI yang tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komisi VIII DPR RI. Ace ...
Berita

Pedoman MUI Sholat di Masjid, Wudhu di Rumah dan Tak Boleh Salam-salaman

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memberikan ketentuan baru saat menjalankan salat berjamaah di masjid untuk menyesuaikan new normal. Salah satu aturannya ...