JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menilai, langkah Pertamina menaikkan harga minyak non-subsidi seperti Pertamax, Dexlite maupun Pertalite sangat membebani rakyat.
"Tentu, daya beli akan kembali terganggu karena langkah ini menyulut inflasi. Pada Januari lalu, inflasi mencapai 3,25 persen, dimana inflasi energi mencapai 8,6 persen, inflasi harga diatur pemerintah 5,82 persen. Artinya, gejolak inflasi masih disebabkan oleh intevensi pemerintah di bidang harga, bukan karena peningkatan konsumsi (belanja)," kata Ecky saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/2/2018).
Politisi PKS ini meminta pemerintah bisa memberi formula agar inflasi lebih menekan bagi rakyat kecil, meski kebijakan yang diambil tidak terkait dengan kepentingan mereka.
"Masalahnya, pengaruh inflasi itu kan tidak bisa dibatasi pada kelompok tertentu saja. Misalnya pada golongan orang kaya. Dengan demikian, agak sulit juga memperbaiki ketimpangan, jika harga barang-barang pokok terus diintervensi. Kebijakan ini jelas-jelas tidak pro rakyat," ujarnya.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa, pertumbuhan ekonomi memiliki tendensi melambat, karena perlambatan konsumsi rumah tangga akibat penurunan daya beli.
"Jadi, rakyat akan menahan untuk konsumsi sebagai upaya antisipasi kalau-kalau minyak naik lagi. Jelas akan sulit mencapai target pertumbuhan tinggi, jika pemerintah seringkali menaikkan BBM," terangnya.
Ecky pun menjelaskan, konsumsi rumah tangga Indonesia sebagian besar golongan menengah ke bawah. Adapun bagi golongan menengah saat terjadi tekanan harga, maka akan menunda belanja.
Namun, bagi golongan bawah, kenaikan harga menyebabkan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.
"Saya pikir, pemerintah sangat paham tentang hal itu," ucapnya.
Dalam beberapa laporan BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah 5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi. Padahal, peranannya mencapai 55 persen terhadap PDB.
Pada 2017, Ecky menerangkan pertumbuhan ekonomi hanya 5,07 persen dimana konsumsi rumah tangga hanya naik 4,95 persen.
"Kita ingin ekonomi bisa meroket, atau setidaknya memenuhi target APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen. Jika pertumbuhan ekonomi tetap rendah, bagaimana pemerintah akan mampu menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang lebih cepat," pungkasnya.
Diketahui Pertamina resmi menaikkan harga BBM non-subsidi. Kenaikan harga sekitar Rp300 untuk wilayah Jawa dan Bali, sedangkan di luar wilayah tersebut, kenaikan beragam. Harga Pertamax di Jakarta misalnya, naik menjadi Rp8.900 di Jakarta. Harga Dexlite naik dari Rp 7.500 per liter menjadi Rp 8.100 per liter.(plt)