Berita
Oleh Sahlan pada hari Sabtu, 10 Mar 2018 - 06:51:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Ketum PPP: Larangan Bercadar Langgar Kebebasan Berkeyakinan

43romahurmuziy.jpg
Romahurmuziy (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, menyesalkan larangan penggunaan cadar di kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebab penggunaan cadar bisa berdasarkan keyakinan seseorang.

"Jadi, kalau ini didasarkan kepada persoalan keyakinan, kami menyesalkan itu, tidak semestinya lembaga pendidikan yang seharusnya memberikan ruang atas adanya perbedaan pandangan di dalam agama melakukan itu," kata Romy di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Jawa Barat, Kamis, (8/3/2018).

Menurutnya, pelarangan penggunaan cadar yang didasari atas keyakinan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

"Itu bisa dikatakan melanggar bukan hanya hak asasi manusia, tapi melanggar kebebasan berkeyakinan," ujarnya.

Romy mengingatkan, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara melindungi hak setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan keyakinan.

"Bercadar atau tidak, sesungguhnya bagian dari kebebasan berkeyakinan yang dijamin oleh konstitusi," tandasnya.(yn)

tag: #cadar  #uin-yogyakarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...