Jumat, 16 Maret 2018, kawasan Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, lain dari biasanya. Hari itu, massa Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Pembela Islam (LPI) bergerak menyusuri jalan, sebelum berhenti dan berkumpul di depan Gedung Tempo.

Di depan gedung yang beralamat di Jalan Palmerah Barat No 8, Jakarta Selatan itu, mereka berunjuk rasa. Mereka mengorasikan protes dan rasa kecewa atas pemuatan karikatur pada Majalah Tempo Edisi 26 Februari 2018. Karikatur tersebut memvisualkan gambar pria berpakaian putih bersorban bersama seorang wanita yang duduk berhadapan di sebuah meja. Massa menyimpulkan bahwa karikatur tersebut menghina Habieb Rizieq Syihab, sang Imam Besar FPI.

Tujuan unjuk rasa hari itu meminta Tempo minta maaf. Pemimpin Redaksi Tempo Arif Zulkifli keluar gedung dan bicara kepada massa pengunjukarasa.

"Kerja jurnalistik menyimpan dhoifnya. Kalau kartun Majalah Tempo menimbulkan ketersinggungan, maka saya minta maaf," ujar Arif. Massa puas. Mereka pun bubar dengan tertib.

Namun, haruskah Tempo didemo? Apa tidak mungkin, misalnya, pihak yang kurang berkenan cukup mengirimkan perwakilan. Bertemu, berbicara, dan meluruskan apa-apa yang perlu diluruskan.

Jika tidak puas, pihak yang kurang berkenan bisa menggunakan ketentuan sesuai UU No.40/1999 tentang Pers. Pasal 5, ayat 2, berbunyi: pers wajib melayani hak jawab. Mengutip pasal 1, ayat 11, yang dimaksud hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

Pihak yang tidak berkenan juga bisa mengadu ke Dewan Pers. Pasal 15, ayat 2, poin c menyatakan, Dewan Pers berfungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Pasal-pasal itu memberikan fasilitas penyelesaian bagi pihak yang keberatan atau dirugikan oleh pemberitaan pers.