JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan menegaskan, tidak ada kaitanya korupsi e-KTP dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal ini untuk menepis pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang telah menyalahkan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mendiskreditkan Partai Demokrat dalam kasus ini. Ucapan Hasto, kata Syarief, membuat hubungan Demokrat-PDIP terganggu
"Programnya itu memang program nasional, tapi kan tidak boleh dikorupsi. Nah yang melakukan korupsi siapa. Nah jangan dibalik-balik. Kalau ada nama yang disebut-sebut ya diusut tuntas aja lebih bagus untuk membuktikan ada korupsi atau enggak. Jadi tidak ada kaitannya sama Demokrat," kata Syarif saat dihubungi, Jumat (23/3/2018).
Menurutnya, adanya persoalan ini sangat menganggu komunikasi politik Demokrat dengan PDIP di Pemilu 2019 mendatang.
"Iyalah. Kita kan harus saling menghargai. Koalisi itu harus saling menghargai. Jadi seharusnya kalau memang disebut-sebut namanya diusut aja tuntas. Kalau terbukti diproses hukum. Kalau tidak terbukti ya direhabilitasi namanya. Kan begitu," tandasnya.(yn)
