JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menyesalkan pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang dinilai telah mendiskreditkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait skandal megakorupsi e-KTP.

Sebelumnya Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto di persidangan kasus e-KTP yang menyebut dua kader utama PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung sebagai pihak yang ikut menerima dana KTP elektronik.

Dalam pernyataannya, Hasto mengatakan, PDIP bukan dalam posisidesignerdan penguasa ketika proyek itu berjalan. Ia juga menyinggung posisi politik PDIP selama 10 tahun di pemerintahan SBY yang berada di luar pemerintahan.

Menurut Roy, pernyataan itu aneh mengingat oposisi atau tidak semua berpeluang melakukan korupsi e-KTP, karena proyek tersebut adalah proyek nasional antara eksekutif dan legislatif.

Karenanya, Roy pun meminta PDI-P cuci mulut sebelum menyatakan partai oposisi tidak terlibat dalam pembahasan proyek e-KTP.

"Sekali lagi penganggaran tidak hanya dilakukan eksekutif, tapi legislatif. Karena kita tahu sistem penganggarannya ada di DPR. Jadi tidak benar kalau ada pendapat yang mengatakan yang melakukan eksekutif," kata Roy dikawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (25/3/2018).

Apalagi, lanjut Roy, penyebutan nama Puan Maharani dan Pramono Anung keluar dari mulut terdakwa kasus korupsi e-KTP Setya Novanto dalam persidangan, dan bukan dari kader Demokrat.

"Statemen itu kan Pak Setya Novanto dari Golkar menyebut dua nama dari PDIP, ya sudah kembali kesitu aja jangan yang lain lagi," imbuhnya. (Alf)