Berita
Oleh mandra pradipta pada hari Senin, 26 Mar 2018 - 15:49:58 WIB
Bagikan Berita ini :

Jawab Tantangan Luhut, Amien Rais Siapkan Data Tanah

9amienluhut.jpg
Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tengah menyiapkan tulisan berupa data soal 74 persen tanah negara dikuasai kelompok tertentu.

Hal itu diutarakan putra Amien, Hanafi Rais yang mengaku data tersebut dari laporan bank dunia tahun 2015. Sehingga, ayahnya siap menerima tantangan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi yang disampaikan ada datanya," kata Hanafi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengungkapkan, sudah mendapat masukan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) soal carut marut pertanahan di Indonesia.

"Kita banyak masukan dari LSM, dari pakar ekonomi, pakar pertanahan yang selama ini memberi informasi dan data. Jadi yang disampaikan itu saya kira berbasis data dan fakta," tukasnya.

Sebelumnya dalam forum diskusi di Bandung Jawa Barat Amien Rais mengkritik Presiden Jokowi yang menggalakan program pembagian sertifikat tanah.

Menurutnya ‎pembagian sertifikat tersebut hanya pembohongan, karena ada sekitar 74 persen lahan tanah di Indonesia justru dikuasai kelompok tertentu.

Pernyataan Amien tersebut di respon keras oleh Menko Martim Luhut Binsar Panjaitan. ‎Ia mengatakan kritik Amien Rais tersebut tidak berdasar.

Pasalnya proses penerbitan sertifikat sekarang lebih baik, karena tidak memakan waktu yang lama seperti sebelumnya. (plt)

tag: #amien-rais  #luhut-binsar-pandjaitan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Arzeti DPR Sebut Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial: Biasakan Anak Tidur Cepat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 11 Jul 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang menetapkan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB pada tahun ajaran ...
Berita

Ketentuan Pansel DK LPS Tak Selaras dengan UU, Dinilai Berpotensi Timbulkan Masalah Hukum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 menuai kritik tajam dari berbagai pihak, menyusul ditemukannya ...