‎JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni meminta koleganya di Kebon Sirih tidak memaksakan kehendak, terkait rencana interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

‎Wacana interpelasi kembali muncul setelah Ombudsman mengeluarkan laporan dugaan maladministrasi dalam penataan PKL di Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

‎Ghohi menilai, pengguliran hak interpelasi kepada Anies tidak berdasar. Mengingat, persoalan yang diangkat justru adalah kebijakan yang pro 'wong cilik'.

"Kalau masalah (PKL) ini mau diinterpelasi, teman-teman dewan nanti akan dinilai oleh rakyat. Mereka akan dibilang belum mov one dan macem-macem," kata Ghoni kepada TeropongSenayan, di temui di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (29/3/2018).
‎
Karenanya, Ghoni mengingatkan, bila rencana menginterpelasi Anies dipaksakan nantinya malah akan mengundang opini liar di publik dan merugikan Parpol terkait.

Apalagi, kata dia, saat ini sudah masuk tahun politik menuju Pemilu 2019. Sehingga, Parpol harus lebih berhati-hati.

"Jadi, kalau interpelasi ini tetap dipaksakan, Parpol yang mendukung (interpelasi) nanti‎ bisa dihukum juga di (Pemilu) 2019. Bisa ditinggal rakyat," katanya.

Ghoni menjelaskan, penataan PKL di Tanah Abang dengan pola menutup Jl Jatibaru untuk jam tertentu bukanlah pelanggaran. Penataan tersebut bersifat hanya sementara menyusul adanya rencana renovasi di Blok G.‎‎

"Sudah lah.. kita sudah lama terbelenggu dengan masalah-masalah yang sebenarnya tidak substantif.‎ Mari kita mulai bekerja mendukung pembangunan Pemprov. Itu (Tanah Abang) kan Pak Anies udah bilang penataan itu kan untuk 'wong cilik' dan sifatnya sementara, bukan permanen," Ghoni menjelaskan.

"Orang belum berkarya, jangan diganggu dan dicari-cari kesalahannya. Berikan kesempatan kepada Anies-Sandi untuk bekerja melayani PLK yang selama ini kejar-kejaran dengan Satpol PP, karena tak punya tempat berjualan. Mereka (PKL) ini kan rakyat Indonesia juga," pungkasnya.

Diketahui, wacana interpelasi kembali muncul setelah Ombudsman mengeluarkan laporan dugaan maladministrasi dalam penataan PKL di Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Fraksi PDI-P dan NasDem DPRD DKI Jakarta jadi yang terdepan mewacanakan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Alf)