Bahkan, menurutnya, jika diperlukan tidak tertutup kemungkinan Pansus tersebut digulirkan dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan Sartono saat menanggapi 9 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengelolaan tata niaga impor pangan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dianggap bermasalah.

"Dengan adanya temuan BPK ini tentu semakin menguatkan komisi VI untuk membentuk Panja Khusus untuk masalah Impor ini. Malah kami akan dengan senang hati untuk meminta BPK melakukan investigasi lanjutan dari temuan ini," kata Politisi Demokrat itu saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (06/04/2018).

Diungkapkan Sartono, Komisi VI sejak awal saat kebijakan Impor utamanya beras bergulir, sudah menyampaikan ketidaksetujuannya karena ada yang kontradiktif antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan.

Saat itu, kata Sartono, Menteri pertanian Amran Sulaiman, mengatakan bahwa stok pangan aman sementara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan tidak.

"Saat Raker bulan Februari lalu, kami sudah mewanti-wanti agar Kementerian Perdagangan memperhatikan data stok pangan yang kita miliki, yang ternyata menjadi ironi hingga detik ini data itu tidak bisa ditunjukkan," ungkapnya. (Alf)