JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kalangan DPRD DKI Jakarta mempertanyakan program rumah DP 0 dalam rapat pembahasan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Anies-Sandi, di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018).
Politisi Kebon Sirih menilai, target penyediaan rumah untuk 250.000 warga Jakarta tidaklah realistis.
"Pembangunan rumah ini nanti Rp 13 triliun subsidinya, berapa yang disetujui perbankan? Kan selisihnya harus dibayarkan Pemda, uang kita cukup enggak? Karena mohon maaf, ini janji (rumah DP 0) yang selalu disampaikan ke mana-mana oleh Gubernur (Anies Baswedan), jangan sampai tidak terealisasi," kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Yusriah Dzinnun.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, pihaknya akan menyediakan Rp 1,25 triliun per tahun untuk pengadaan lahan tahun 2018-2022.
Kemudian, pihaknya juga menyediakan anggaran untuk menalangi uang muka Rp 2,6 triliun per tahun.
"Dari mana kami bisa dapat (anggaran) segitu, asumsi harga unit hunian, untuk Jakarta lupakan rumahlanded. Kami dengan konsep rusun, karena (rumah)landedharga Rp 140 juta tidak mungkin di Jakarta," ujar Tuty.
Selanjutnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengatakan, dengan dana Rp 3,8 triliun per tahun, Pemprov DKI bisa membangun dan menalangi uang muka untuk 25 tower.
Namun, DPRD tidak yakin angka itu akan tercapai. Mereka terus mencecar Agustino yang terlihat kebingungan.
"Bukan begitu, Pak, bagaimana anda bangun 50.000 unit per tahun. Cara bangunnya saja, mungkin tidak?" tanya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.
"Kalau (bangun pakai APBD) sendiri tidak mungkin, tetapi ini kan, semua nanti (rusun dibangun) berbagi dengan pengembang," timpal Agustino.
"Lah, ini apa, dong, Bapak cantumkan setahun (bangun) 50.000 unit (rusun DP 0)? Kalau enggak bisa, ya, coret dong," kata Taufik lagi.
Sementara itu, anggota Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus ikut mencecar Agustino. Ia bertanya berapa tower rusun yang sudah dibangun Pemprov DKI Jakarta.
Agustino menjawab, pembangunan paling tinggi terjadi di pemerintahan sebelumnya ketika Pemprov DKI membangun 41 tower rusun dalam tiga tahun atau 3.000 unit per tahun.
"Lhabagaimana meningkatkannya itu dari 3.000 unit jadi 50.000 unit per tahun? Maksud saya, jangan sampai nanti Gubernur tidak mampu melaksanakan amanat Perda RPJMD. Karena nanti kesalahannya bukan kepala dinas saja, tetapi termasuk kita semua yang menyepakati hari ini," kata Bestari.
Diketahui, rapat ini kemudian diskorsing karena DPRD DKI meminta jajaran Pemprov DKI untuk merumuskan skema pembangunan rumah DP 0 yang meyakinkan. (Alf)
