"Kalau untuk Pemprov DKI untuk 2019 itu kan direncanakan 14.000 unit untuk lima tahun sampai 2022. Pokoknya jumlahnya selama lima tahun segitu, rusunawa," kata Agustino, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Lagi pula, kata dia, Pemprov DKI tak bisa membangun rusun untuk dijual ke warga. "Rusunami enggak boleh pembangunan dari APBD," ujar Agustino.

Sementara itu, pemenuhan target 250.000 unit rusun DP 0 rupiah nantinya akan diserahkan ke BUMD dan swasta.

Pihaknya akan melakukan kerja sama berbagai bentuk dengan swasta, mulai dari penyewaan lahan hingga mempermudah perizinan.

"Kerja sama lahan misalnya 50 persen untuk unit yang dia jual, 50 persen dia bangun untuk DP 0," kata Agustino.

Pemprov DKI akan menganggarkan Rp 2,5 triliun per tahun untuk menalangi DP rusunami dan Rp 1,25 triliun untuk menyediakan lahannya.

"Yang kami harapkan yang dari kalanganprivate sector,swasta, yang mengejar kekurangan selama lima tahun," ujar Agustino. (Alf)