JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia, Cahyat Rohyana angkat bicara terkait acara diskusi yang digelar oleh 'Aliansi Masyarakat Peduli PT. Pos Indonesia'di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018) siang tadi.
Menurut Rohyana, diskusi bertajuk 'Aroma Tak Sedap di BUMN,Ada Apa Dengan Pos Indonesia' itu sangatlah tendensius.
Bahkan, dia mencium adanya aroma serangan negatif terhadap keluarga besar PT Pos Indonesia.
Hal ini menurut Rohyana, disinyalir terkait dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia terhadap karyawan yang telah dipecat karena kasus pelanggaran disiplin.
"Penyampaian ekspresi yang dilakukan dengan basis informasi yang tidak utuh dengan maksud dan tujuan negatif kepada PT Pos Indonesia adalah hal yang sama sekali tidak dapat diterima oleh PT Pos Indonesia. Kami akan menggunakan hak jawab kami atas pemberitaan (diskusi) tersebut," kata Rohyana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/4/2018).
Rohyana mengatakan, PT Pos Indonesia adalah aset negara dengan lebih dari 28 ribu karyawan. Penyampaian ekspresi dalam diskusi publik yang bertendensi negatif bagi PT Pos Indonesia telah melukai perasaan ribuan karyawan insan PT Pos Indonesia yang bekerja dengan penuh dedikasi.
Karenanya, dia mengimbau kepada jajaran Direksi PT Pos Indonesia dan seluruh pegawai PT Pos Indonesia agar selalu menjaga soliditas, dan tidak terprovokasi ajakan dari pihak mana pun untuk melakukan hal-hal yang kontra produktif terhadap kinerja Perusahaan.
"Kami mengingatkan bahwa info-info negatif tentang PT Pos Indonesia dalam diskusi publik tersebut dapat menjadi fitnah dan pencemaran nama baik yang dapat berkonsekuensi hukum," tegas Rohyana.
Diketahui, sebelumnya, Sekertaris Jenderal Serikat Pekerja PT Pos Indonesia, Hendri Joni mendorong pentolan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman untuk membawa polemik di PT Pos Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, adanya dugaan pembagian bonus kepada Direksi dan Komisaris PT Pos Indonesia hingga kini belum juga terselesaikan. Padahal, kasus tersebut telah dibawa hingga ke Kejaksaan Agung.
"Serikat pekerja mendukung sepenuhnya, pada intinya kita menyerahkan persoalan ini ke hukum," kata Hendri usai diskusi `Aroma Tak Sedap di BUMN, Ada Apa Dengan Pos Indonesia` di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).
Sejatinya, kata dia, adanya indikasi kasus korupsi di PT Pos Indonesia telah dilaporkan oleh Boyamin ke Kejaksaan Agung. Namun, hingga saat ini pelaporan tersebut belum juga membuahkan hasil signifikan.
Kendati demikian, Hendri tetap optimis jika Boyamin Saiman dapat membantu polemik yang ada di PT Pos Indonesia hingga tuntas.
"Dia (Boyamin Saiman) menjanjikan ke kita kasus yang tidak dilaporkan saja tetap dikejar, apalagi kasus pos yang dia laporkan pasti dia kejar. Beliau akan tetap pantau di Kejaksaan," ungkap dia.
Oleh karena itu, Hendri meyakini kasus adanya dugaan korupsi di PT Pos Indonesia dapat segera diselesaikan.
"Ini yang mendorong bagaimana persoalan KKN (korupsi kolusi dan nepotisme) di pos dapat diusut tuntas, tanpa itu kita pesimis untuk dapat diselesaikan," papar Hendri seperti dikutip di Harian Terbit.
Sebelumnya, MAKI telah melaporkan dugaan korupsi di PT Pos Indonesia ke Kejaksaan Agung. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, diduga ada penyimpangan pemberian tantiem atau bonus kepada direksi dan komisaris PT Pos Indonesia tahun 2017 padahal perusahaan dalam keadaan merugi.
Hal itu berdasarkan laporan keuangan PT Pos Indonesia dalam tahun yang sama. "Terdapat upaya merekayasa pembukuan sehingga seakan-akan mengalami keuntungan dengan cara penjualan aset berupa saham di Bank Mantap (Bank Mandiri Taspen Pos)," pungkas Boyamin. (Alf)
