JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan merilis informasi lelang soal pengadaan tas sembako bantuan presiden dengan nilai pagu Rp 3 miliar, yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono mengaku heran dengan informasi tersebut. Sebabnya, sembako tersebut memakai dana APBN.

"Katanya bantuan tas sembako berasal dari duit Joko Widodo sendiri, kok tahunya pakai uang negara ya alias uang rakyat?," ujarnya saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Menurutnya, masyarakat harus tahu jika tas sembako yang dibagi-bagi oleh Joko Widodo itu adalah dari uang rakyat sendiri.

"Apalagi bagi-baginya pakai dilemparin kayak ngelempar makanan ke binatang saja, padahal yang dibagi-bagi itu dibeli pakai uang rakyat," tandasnya.

Lebih dari itu, Arief menilai sebenarnya pembagian tas sembako itu semakin menunjukan jika Presiden Joko Widodo gagal mensejahterakan masyarakat. Ditengah daya beli yang semakin rendah.

"Antusiasnya masyarakat sampai nguber-nguber tas sembako karena memang daya beli masyarakat makin rendah. Jadi bohong aja tuh kalau kesejahteraan masyarakat katanya meningkat. Mana ada negara yang katanya ekonomi masyarakatnya meningkat presidennya bagi-bagi sembako," sindirnya.

Bahkan, menurut Arief, Jokowi sudah menyalahi aturan berbagi sembako menggunakan APBN. Sebab, ini bukanlah bantuan langsung tunai.

Karena itu, Arief menuturkan, kampanye gratisan melalui 'Bantuan Langsung Lempar' itu perlu juga diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"KPK Harus segera selidiki Mensesneg karena sepertinya pengadaan tas sembako tidak ada dinomenklatur pengunaan APBN di Sekneg, karena pasti ada mark up. Ini menyalahi aturan dan KPK harus segera memeriksa," pungkasnya.(yn)