Wakil Ketua MPR Harap Kampus Jadi Pusat Riset
Oleh Ferdiansyah pada hari Kamis, 26 Apr 2018 - 21:50:06 WIB

Bagikan Berita ini :

41Mahyudin-Riset.jpg.jpg
Sumber foto : Humas MPR RI
Mahyudin saat bertatap muka dengan 200 mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Mendapat kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Wakil Ketua MPR Mahyudin mengharap kunjungan yang dilakukan di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, itu digunakan sebaik-baiknya.

"Dari Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ke Jakarta, perlu biaya. Untuk itu manfaatkan waktu semaksimal mungkin," ujar Mahyudin saat bertatap muka dengan 200 mahasiswa itu di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/4/2018).

Dikatakan Komplek Parlemen itu tak sekadar sebagai gedung wakil rakyat namun Gedung Nusantara atau yang lebih dikenal dengan gedung kura-kura merupakan salah satu cagar budaya atau heritage. "Sehingga gedung itu kita lestarikan," ujarnya.

Tak hanya itu keistimewaan Komplek Parlemen. Diungkapkan, di perpustakaan parlemen, ada arsip-arsip hukum ketatanegaraan mulai dari Sidang BPUPKI hingga arsip yang paling baru. "Dari sinilah kalian bisa banyak belajar mengenai proses ketatanegaraan," ujar Mahyudin.

Politisi Partai Golkar itu berharap Universitas Lambung Mangkurat dalam proses pendidikan dan penelitian lebih mengedepankan sebagai lembaga riset. "Riset merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi," paparnya.

Di hadapan mahasiswa dan dosen fakultas hukum, Mahyudin menyodorkan hal-hal yang menarik untuk dijadikan riset bagi Universitas Lambung Mangkurat dalam masalah tata negara. Diungkapkan, saat ini ada keinginan dari sebagaian masyarakat untuk mengamandemen kembali UUD NRI Tahun 1945. Di sisi yang lain, ada yang ingin kembali ke UUD Tahun 1945. 

Diakui Mahyudin, setelah diamandemennya UUD Tahun 1945 membuat bangsa ini tak memiliki GBHN atau haluan negara. Akibatnya ganti Presiden ganti kebijakan. "Antara kebijakan pusat dan daerah pun sering tak sejalan," ungkapnya.

Hal-hal di ataslah yang menurut Mahyudin layak dikaji. "Sistem apa yang pas buat bangsa dan negara, kalian kaji lewat riset," ujarnya.

Diingatkan bahwa generasi mudalah pewaris dan pelanjut perjalanan bangsa dan negara. "Jangan sampai kalian diwarisi utang dan kebangkrutan," ucap Mahyudin. Pria lulusan Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat itu menginginkan generasi muda mendapat warisan negara yang kuat dan maju. 

Untuk itu dirinya mengharap generasi muda harus mengubah pola pikir. Diharapkan mahasiswa berpola pikir riset. "Jangan hanya berpikir lulus dan menjadi sarjana," paparnya. Berubah pola pikir bagi Mahyudin sangat penting sebab saat ini masyarakat disuguhi tontonan yang tak mendidik. "Kita diberi tontonan banyak pejabat ditangkap dan dihukum karena korupsi," ungkapnya. "Korupsi adalah musuh utama kita," tambahnya.

Kabiro Sekretaris Pimpinan Setjen MPR M. Rizal dalam pemaparan mengatakan sosialisasi yang dilakukan oleh MPR dengan menggunakan berbagai metode.

Disebut sosialiasi itu lewat training of trainers, outbond, pentas seni dan budaya, debat konstitusi. Sosialisasi dilakukan agar nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dipahami dan diamalkan masyarakat. 

Diakui saat ini ada nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa tumbuh di masyarakat. Dipaparkan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Pemimpin dan wakil rakyat dipilih oleh rakyat. Di lapangan rupanya banyak terjadi transaksi politik dan money politic. "Akibatnya banyak politisi ditangkap KPK," ujarnya.

Dari sinilah maka MPR melakukan sosialisasi agar terjadi perubahan pola pikir masyarakat. "Kita ingin masyarakat memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai integritas, amanah, serta visi dan misi," tegasnya. "Jangan pilih pemimpin secara instan," tambahnya.(yn)

tag: #mpr  

Bagikan Berita ini :

Tanggapan Anda atas berita ini?
TSPOLING

Pembaca TeropongSenayan Yth

Dalam beberapa hari terakhir, teror bom mengguncang Tanah Air. Rakyat, pemerintah, dan aparat kaget, terkejut dan terkesima. Marah, kesal, cemas, was-was serta ekspresi sejenis muncul bersamaan.

Harapan akan segera terbitnya revisi UU Anti Terorisme menyeruak di tengah perbincangan publik. Polemik pun turut menghangatkan harapan itu.

Bagaimana pandangan Anda tentang penerbitan revisi UU Anti Terorisme :

  • Perlu, segera terbit
  • Dibahas dan dikaji terlebih dulu
  • Tidak perlu
LIHAT HASIL POLING