JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni meyakini Polri tidak akan menutup-nutupi kasus kerusuhan di Rumah Tahanan Markas Komando Korps Brigade Mobile (Mako Brimob), Depok, Rabu (9/5) dini hari.

Untuk itu, Sahroni memita masyarakat tak langsung percaya dengan berbagai informasi yang beredar di media sosial. Atas kerusuhan di Rumah Tahanan Markas Komando Korps Brigade Mobile (Mako Brimob), Rabu (9/5), dini hari.

“Jangan langsung percaya dengan berbagai kabar ataupun foto yang beredar di media sosial. Saya yakin Polri akan segera menuntaskan kasus ini dan mengumumkan ke publik mengenai semua hal menyangkut kerusuhan ini, termasuk penyebab dan jumlah korban jiwa,” kata Sahroni saat dihubungi, Rabu (9/5/2018).

Di sisi lain, Sahroni mengingatkan Polri harus bergerak cepat dalam penanganan kasus ini untuk mencegah semakin banyaknya informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Jangan sampai masyarakat termakan informasi salah hingga terprovokasi atau berdampak pada lunturnya kepercayaan terhadap Polri. Terlebih kerusuhan ini terjadi di rutan yang berada di markas Brimob.

Sahroni mengingatkan adanya klaim dari ISIS yang mengaku mendalangi kerusuhan ini melalui aplikasi media sosial. Jika memang pernyataan itu memiliki korelasi dengan kerusuhan di Rutan Brimob, maka Polri dan pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap pengamanan tahanan, khususnya yang terlibat dalam kasus terorisme.

Sebaliknya bila tak berkaitan dengan ISIS, Polri harus segera menginformasikan kebenarannya secara detail agar publik tak termakan hasutan.

Hal ini dilontarkan Sahroni menanggapi pernyataan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono yang menjelaskan kerusuhan disebabkan persoalan nasi titipan keluarga tahanan.

Dalam kesempatan yang sama Sahroni menilai pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan di berbagai rutan, termasuk di Rutan Mako Brimob. Kerusuhan di lokasi ini diketahui bukan kali pertama terjadi.

Sebelumnya, insiden keributan juga terjadi di rumah tahanan yang lekat dengan kasus terorisme ini pada 11 November 2017 silam.

Keributan ketika itu bermula saat petugas Densus 88 melakukan sweeping di sel-sel narapidana dan menyita sejumlah ponsel.

“Peristiwa kedua yang berlangsung dini hari mempertegas pentingnya dilakukan evaluasi pengamanan, apakah jumlah personel yang menjaga di rutan di tambah atau perlunya dilakukan langkah lain,” kata politisi Partai NasDem ini.(yn)