Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Senin, 14 Mei 2018 - 14:18:54 WIB
Bagikan Berita ini :

Fadli Zon Bilang Pemerintah yang Menghambat RUU Terorisme

24fadli-zon.jpg.jpg
Fadli Zon (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menolak rentetan teror bom yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo lantaran lambannya pengesahan RUU Anti-Terorisme.

"Di Mako Brimob itu tidak da urusannya dengan Undang-Undang. Itu di dalam maksimum security dan Undang-undang Anti-Terorisme ini kan sudah ada, 2003 yang sekarang sedang dibahas itu sedang direvisi dan ini adalah atas dua pihak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/5/2018).

Fadli menjelaskan, dalam RUU Antiterorisme tersebut masih belum disepakati soal peran keterlibatan TNI dan juga pengertian 'Terorisme'. (Baca juga:Jokowi: Jika Juni UU Terorisme Belum Disahkan, Saya Akan Keluarkan Perppu)

Selain itu juga, kata Waketum DPP Partai Gerindra itu, pemerintah yang meminta agar RUU Anti-Terorisme itu ditunda karena didalam internal pemerintah masih berbeda pandangan.

"Jadi seharusnya pada masa sidang kemarin sudah bisa kita sahkan. Tapi dari pemerrintah yang meminta satu bulan, terutama terkait dengan definisi apa itu teroris itu apa definisinya. Jadi supaya jelas. Saya kira tidak benar bahwa di DPR ini ada penundaan dan sebagainya," terang Fadli.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengemukan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu. Hal itu dikemukakan setelah terjadi serangkaian serangan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya pada Minggu (13/5).

"Kami harapkan UU cepat dilakukan revisi. Bila perlu, kami mohon pada Bapak Presiden membuat Perppu," ujar Tito dalam jumpa pers di Surabaya.(yn)

tag: #bom-surabaya  #terorisme  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Mengapa Doni Monardo Memuji Ridwan Kamil

Oleh Rihad
pada hari Kamis, 06 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Kepala Satuan Tugas Nasional Penanganan COVID-19 Letnan Jenderal Doni Monardo mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan Provinsi Jabar  dalam mengendalikan pandemi ...
Berita

Karyawan KPU Terpapar Covid-19 Hingga 21 Orang, Makin Banyak Kantor Ditutup

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Sejumlah 21 pegawai Komisi Pemilihan Umum  (KPU),  tertular  virus corona. Temuan itu setelah KPU menggelar tes swab bertahap pada 3 sampai 5 Agustus 2020 ...