JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo mengizinkan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) untuk memberantas teroris.
"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI. Tugas-tugasnya untuk apa, pasti karena pasukan disiapkan secara baik, baik secara kapasitas, mereka setiap saat bisa dikerahkan ke penjuru mana pun secepat-cepatnya. Tugasnya seperti apa, akan dikomunikasikan antara Kapolri dengan Panglima TNI," kata Moeldoko di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 16/5/2018).
Koopssusgab merupakan tim anti-teror gabungan tiga matra TNI. Pasukan ini berasal dari Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus milik TNI Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara TNI Angkatan Laut dan Satbravo 90 Komando Pasukan Khas dari TNI Angkatan Udara.
"Tidak perlu menunggu revisi UU Anti-terorisme, pasukan itu sudah disiapkan, tidak perlu payung hukum," tambah Moeldoko.
Menurut Moeldoko, Koopssusgab berada di bawah komando Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Ini operasi harus dijalankan untuk preventif agar masyarakat merasa tenang. Saat ini terjadi hukum alam, hukum aksi dan reaksi. Begitu teroris melakukan aksi, kita beraksi, kita melakukan aksi, mereka bereaksi," tambah Moeldoko.
Ia pun menghimbau masyarakat agar tidak merasa khawatir berlebihan. "Serahkan sepenuhnya kepada aparat keamanan, kepolisian dan TNI bekerja penuh. BIN dengan sepenuh jajarannya bekerja. Percayakan penuh kepada instrumen keamanan, tidak usah khawatir kalau ada peristiwa kemarin atau hari ini. Jangan direspons berlebihan," ungkap Moeldoko.
Koopssusgab pertama diresmikan pada 9 Juni 2015 oleh Moeldoko saat masih menjabat sebagai Panglima TNI. Wacana pembentukan Koopssusgab sudah muncul sejak 2002 tapi tidak terwujud karena pergantian Panglima TNI. Pusat pelatihan Koopssusgab berada di Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor.
"Awal pembentukan, saya yg membentuk, beberapa saat dibekukan, saat ini dihidupkan kembali kalau perlu seterusnya karena lingkungan strategis yang seperti tadi memerlukan seperti itu," tambah Moeldoko.
Kepemimpinan Koopssusgab digilir secara bergantian selama enam bulan misalnya, enam bulan pertama Koopssusgab dipimpin oleh Danjen Kopassus (AD), enam bulan kedua Dankomarinir (AL), bulan kemudian dipimpin Dankorpaskhas (AU), dan seterusnya. Dengan Koopssusgab, TNI memiliki pasukan yang bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme.
"Bisa untuk operasi perang dan operasi selain perang, tergantung kebutuhan, kemana pun diperlukan, siap dikerahkan dan kita berharap lebih memberikan kekuatan yang optimal, apakah intelijen atau unsur represif," ungkap Moeldoko.
Namun bila revisi UU No 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maka polisi dapat langsung melakukan deteksi dan selanjutnya menangkap saja langsung.
"Seluruh kekuatan yang ada di kepolisian, apakah itu Densus 88 atau ada unsur lain intinya kita siap menghadapi situasi apapun. Masyarakat tidak perlu resah. Sekali lagi percayakan pada kami," tambah Moeldoko.
Dalam sepekan terakhir, sejumlah daerah di Indonesia mengalami serangan bom oleh para teroris.(yn/ant)
