JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi C DPRD DKI Santoso angkat bicara terkait keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melepas saham Pemprov DKI di di PT Delta Djakarta Tbk.
Santoso mengatakan, eksekusi divestasi saham badan usaha milik daerah (BUMD) tidak bisa dilakukan sepihak oleh Pemprov DKI, tetapi harus melalui persetujuan DPRD DKI melalui sidang Paripurna.
"Kalau terkait pelepasan saham BUMD harus diparipurnakan (di DPRD)," kata Santoso, saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Menurutnya, sah-sah saja apabila Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno memutuskan untuk melepas kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan bir Anker tersebut.
Namun, dia meminta Pemprov mengirimkan perwakilan untuk mendiskusikan hal tersebut kepada eksekutif secara formal.
Pasalnya, selama ini baik Anies maupun Sandi baru menginformasikan rencana tersebut secara lisan kepada beberapa anggota dewan di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
"Kami harus menghargai janji Gubernur saat kampanye. Makanya akan didiskusikan jika sudah bersurat. Saya pernah ngobrol ini dengan salah satu pejabat, tapi di dalam pemerintahan lisan itu bukan pegangan," ungkap politisi fraksi Demokrat tersebut.
Menurutnya, perwakilan eksekutif dan legislatif harus melakukan rapat guna membahas latar belakang serta dampak divestasi saham emiten berkode DLTA yang juga merupakan BUMD Pemprov DKI sejak 45 tahun lalu.
Setelah pembahasan di tingkat Komisi selesai, pimpinan DPRD DKI akan menggelar sidang paripurna untuk meminta persetujuan dari seluruh anggota-anggota fraksi.
Sidang tersebut, lanjutnya, harus dihadiri oleh 3/4 dari total anggota atau sekitar 70 orang untuk mencapai kuorum.
"Bisa langsung musyawarah mufakat. Namun, voting bukan hal yang tabu. Nanti akan dibentuk Perda. Kita mendirikan perusahaan daerah ada Perdanya, pelepasan butuh Perda juga dong," terang Ketua DPD Demokrat DKI itu.
Diketahui, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Tahunan 2018, perusahaan produsen bir merek Anker dan San Miguel tersebut menyetujui penggunaan Rp 208 miliar dividen tunai dari laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017. DLTA menyumbang dividen setidaknya Rp 38 miliar ke pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI. (Alf)
