JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) menganggap besarnya dan tingginya gaji Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) sangat tidak adil bagi kondisi negara saat ini.

Diketahui Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati Soekarnoputri mendapatkan gaji sebesar Rp. 112.548.000, sedangkan para wakil dewan Pengarah yang didalamnya terdapat Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya mendapatkan gaji sebesar Rp. 100.811.000.

Besaran gaji ini sesuai Perpres Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP.

“Ini sangat tidak adil, disaat Negara punya hutang yang menumpuk, dan tingginya harga sembako di pasaran,” ujar Koordinator Alaska, Adri Zulpianto di Jakarta, Selasa (29/5/2018).

Karenanya, Alaska meminta Megawati cs seharusnya mencontoh komunitas masyarakat seperti Muhammadiyah dan NU atau Banser NU yang kerap menjaga Pancasila dengan biaya urunan mereka sendiri dan tidak pernah mendapatkan insentif apapun dari pemerintahan Jokowi.

Selain itu, Alaska juga Memintakepada Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, dan Andreas Anangguru Yewangoe agar mengembalikan gajinya ke negara saat sudah menerima Gaji atau rapelan gaji.

Gaji tersebut nantinya dikembalikan ke kas negara untuk membantu mencicil hutang negara seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia.

“Sejatinya, pancasila tidak sakti apabila negara masih berhutang dan masih menumpuk hutangnya. Dan dengan menumpuknya hutang negara kepada pihak asing, justru pancasila menjadi tersandera oleh pihak asing,” pungkasnya. (Alf)