Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Selasa, 29 Mei 2018 - 22:24:11 WIB
Bagikan Berita ini :

Keren, Politisi Gerindra Ini Minta Pemerintan Batalkan THR Buat Anggota DPR

44news_56438_1459415799.jpg.jpg
anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Elnino H Mohi. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Saat kebanyakan anggota DPR RI periode 2014-2019 senang mendapat kabar bahwa akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 dari pemerintah justru sikap berlawanan datang dari salah satu anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Elnino H Mohi.

Elnino begitu ia akrab disapa, justru meminta agar kebijakan THR dan gaji ke-13 khususnya buat anggota DPR dibatalkan.

"Ini THR dihapus juga gak apa-apa. Bagi saya, mending dibatalkan saja kalau rakyat mayoritas tidak setuju, hapus saja. Kita ikut kata rakyat saja. Saya pribadi tidak pernah harapkan ada THR," ujar Elnino saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/05/2018).

Kendati demikian,Anggota Komisi I DPR RI inimempersilahkan bagi koleganya yang tetap mau menerima THR tersebut. Menurutnya, hal itu adalah sikap pribadi masing-masing anggota DPR.

"Tapi menolak THR juga tidak bijaksana, karena bisa dianggap menolak rejeki serta dianggap sok suci dan juga tak enak sama anggota DPR lainnya," kata dia gamang.

Elnino yakin, sekalipun para wakil rakyat di Senayan mendapat THR pada akhirnya juga untuk kepentingan rakyatnya sendiri di dapilnya.

"Saya percaya, hampir 100 persen anggota DPR memiliki pengeluaran di bulan Ramadhan dan Idul Fitri mencapai 5 kali lebih besar daripada gaji dan tunjangan bulanannya. Jadi, THR itu pun pasti tidak masuk kantong anggota DPR, hanya 'numpang lewat' saja karena akan sampai pada mereka yang membutuhkan," terang dia. (Alf)

tag: #partai-gerindra  #dpr  #lebaran  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Dukung Perpol Polri: Prof Henry Indraguna Ingatkan Setiap Penugasan Tetap Sejalan Putusan MK dan Semangat Konstitusi

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 19 Des 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pakar Hukum Prof Dr Henry Indraguna menegaskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di ...
Berita

Demi Keadilan dan Penegakan Hukum: Kejati Jakarta Kembali Buka Dugaan Tipikor Kejahatan Investasi PLNBBI dengan ARII

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta berencana membuka kembali kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan PLN Batubara Investasi (PLNBBI) pada ...