JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Para pilot maskapai Garuda Indonesia dikabarkan akan mogok kerja. Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) Serikat karyawan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk angkat bicara.
Dalam berita pers yang beredar di media sosial, Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan mengatakan, rencana mogok adalah upaya terakhir agar pemerintah mau berperan aktif membantu menyelamatkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Irfan mengatakan, pihak asosiasi dan serikat telah mencoba memberikan masukan kepada Menteri BUMN sejak tahun 2017 tetapi tidak mendapat respons yang diharapkan.
"Rencana Mogok ini sebenarnya merupakan bukti kecintaan kami kepada Garuda Indonesia agar permasalahan miss management yang terjadi di tubuh Garuda Indonesia dapat diselesaikan oleh Pemerintah," dikutip dari berita pers tersebut, Sabtu (2/6/2018).
Menurut Irfan, saat ini PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk yang merupakan perusahaan publik sedang mengalami penurunan kinerja di berbagai lini. Bahwa penurunan Harga saham GIAA yang terjadi terus menerus sampai dengan penutupan hari kamis 31 Mei 2018 pada harga Rp254 per lembar, dibandingkan pada saat IPO harga saham Rp750 per lembar.
Kondisi ini sangat merugikan Perusahaan dan juga masyarakat luas, serta terjadi pengurangan pelayanan terhadap konsumen di berbagai lini, di mana ini merupakan beberapa indikator dari terjadinya degradasi kinerja tersebut.
"Kepada masyarakat Indonesia kami memohon maaf yang sebesar besarnya atas rencana pelaksanaan mogok yang akan dilakukan," kata dia.
Rencana mogok tersebut nantinya akan diberitahukan ke publik paling lambat tujuh hari sebelum mogok dilakukan. Sesuai dengan konferensi pers terakhir pada tanggal 2 mei 2017, disampaikan bahwa asosiasi dan serikat akan menunggu respon dari Pemerintah dalam waktu 30 hari kerja ke depan. Keputusan tersebut diambil karena sudah menghitung dan mempertimbangkan dengan sangat cermat bahwa jika keputusan mogok harus diambil, maka kegiatan tersebut pasti tidak bertepatan dengan momen krusial para konsumen.
Mei 2018 mereka sudah melakukan pertemuan dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Hasilnya, Menko Luhut akan segera mencari solusi terbaik terkait Permasalahan ini.
"Besar harapan Kami Bapak Menko Maritim dapat membantu menyelesaikan masalah ini sehingga Mogok Kerja tidak perlu kami lakukan," pinta Irfan.(yn)