Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Senin, 04 Jun 2018 - 15:22:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Menkeu: Alokasi THR dan Gaji ke-13 Sudah Ada di UU APBN 2018

6sri-menkeu.jpg.jpg
Sri Mulyani (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang disusun pada tahun 2017 sudah memperhitungkan pembayaran tunjangan hari raya (HTR) dan gaji ke-13 pada 2018.

"Perhitungan DAU yaitu transfer yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah, formulasinya itu sudah memasukkan perhitungan THR dan gaji ke-13," kata Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/6/2018).

Sri Mulyani menyebutkan, pemberian THR dan gaji ke-13 kepada PNS, anggota TNI/Polri, pensiunan PNS dan PNS daerah, bukan sesuatu yang ditetapkan secara tiba tiba.

"THR dan gaji ke-13 itu bukan sesuatu yang tiba tiba ditetapkan oleh kami, meskipun pengumumannya dilakukan menjelang lebaran karena memang kami menghindari efek inflasi jika terlalu awal diumumkan," katanya.

Namun mengenai penganggarannya, lanjutnya, sudah dilakukan semenjak Nota Keuangan 2018 disampaikan oleh pemerintah tahun 2017.

"Itu dibahas pemerintah bersama dewan. Artinya alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke 13 itu ada di dalam UU APBN 2018. Termasuk untuk daerah adalah dalam perhitungan DAU yaitu transfer yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah, formulasinya itu sudah memasukan perhitungan THR dan gaji ke-13," jelasnya.

Ia menyebutkan DAU memang merupakan sumber keuangan bagi daerah untuk membayar meskipun daerah bisa menggunakannya juga untuk tujuan yang lain.

"Oleh karena itu keputusan Mendagri untuk memberikan juklak juknis nya itu sudah sangat jelas mengenai hal itu," katanya.

Ia menyebutkan Kemenkeu sudah melaksanakan UU APBN sesuai dengan yang selama ini didiskusikan dengan DPR dan sudah jadi aturan UU. "Jadi kita lakukan secara hati-hati, " katanya.

Sri Mulyani menyebutkan,jika ada daerah yang menyatakan tidak bisa membayar THR dan gaji ke-13 maka pihaknya akan melihat kembali karena seharusnya ada.

"Saya sudah minta ke Dirjen Perimbangan untuk melihat daerah mana dan apa penyebabnya karena yang sudah ada DAU yang dialokasikan tahun 2018 menggunakan formula yang sudah memasukan dalam hal ini faktor THR dan gaji ke-13," katanya.

Ia menyebutkan formula dan DAU juga sudah memasukkan tunjangan dan THR dan gaji ke 13.

"Sudah masuk karena kan masa kita kaya gitu 'ujug-ujug', ini sudah masuk dalam APBN semua. Menkeu ini tidak tiba-tiba begitu ada ide langsung direalisasikan," katanya.(yn/ant)

tag: #tunjangan-hari-raya  #sri-mulyani  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...