JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disebut-sebut memiliki hutang yang sudah menembus Rp 4.800 triliun.

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Sartono pun meminta agar Kementrian BUMN merincikan hutang tersebut.

Menurut dia, jangan sampai hutang tersebut digunakan untuk membangun dan mengerjakan proyek-proyek infrastrukur.

“Sebetulnya sewaktu rapat kerja dengan kementrian hari selasa kemarin saya pertama kali menanyakan perihal hutang tersebut. Saya minta merinci untuk apa saja hutang-hutang itu,” ujar Sartono di Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Anggota Komisi VI DPR RI inimenilai hutang yang berjumlah Rp 4.800 triliun itu sangat mengagetkan ditengah kondisi perekonomian yang tidak kondusif seperti saat ini.

“Saya melihatnya kan dalam 3.5 tahun di masa pemerintahan Jokowi anggaran infrastruktur dinaikkan gila-gilan ditengah kondisi perekonomian yang tidak kondusif,” tuturnya.

Dalam hal ini, Sartono menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu ambisius untuk membangun infrastruktur padahal dana yang tersedia tidak mencukupi.

“Dengan kata lain kas pemerintah selalu defisit karena belanja negara lebih besar dari penerimaanya, lah dampaknya BUMN-BUMN ini terpaksa lah dan dipaksa untuk membangun dengan cara mencari sumber dana sendiri,” tuturnya.

Oleh karena itu, Sartono mengungkapkan bahwa Komisi VI DPR RI akan kembali melakukan RDP dengan Kementrian BUMN untuk mengetahui secara detail tentang laporan hutang tersebut.

“Kita sepakat indonesia perlu infrastruktur namun jangan lah terlau ambisius dengan mengorbankan kepentingan rakyat jangka pendek, misalnya dengan mencabut semua subsidi. Saya pikir kurang pas,” pungkasnya. (Alf)