Berita
Oleh Ahmad Hatim Benarfa pada hari Rabu, 15 Apr 2015 - 23:45:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Komisi III Minta Jokowi Cabut Surat Penunjukan BG ‎Sebagai Cakapolri

15Untitled1.jpg
Komjen Budi Gunawan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Hasil rapat pleno‎ Komisi III meminta supaya presiden segera mencabut surat pelantikan Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG). Pasalnya BG sudah dibatalkan dan digantikan dengan Komjen Badrodin Haiti (BH).

Pencabutan surat tersebut menjadi salah satu syarat prosedural bagi proses pelantikan Komjen BH sebagai Kapolri.

‎"Kita dengan tegas meminta presiden harus mencabut surat pelantikan Komjen Budi Gunawan. Dan melantik kapolri yang baru," kata Wakil ketua komisi III Benny K Harman di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Senada dengan Benny, Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin. Aziz menyatakan Komisi III sedang memikirkan mekanisme yang tepat dalam memproses permohonannya agar presiden dapat mencabut surat penunjukan Komjen BG sebagai Kapolri.

"Akan kami pleno-kan besok (Kamis) untuk mencabut saudara BG. Karena ada silang pandangan di antara beberapa angota Komisi III. Karena pemahaman yuridis antar fraksi kan berbeda, dan selanjutnya, setelah pleno dilakukan, para anggota Komisi III dapat berkoordinasi dengan fraksi masing-masing. Sehingga kami memberikan kesempatan bagi fraksi untuk merumuskannya," ungkapnya. ‎

Aziz menyampaikan pihaknya berharap proses fit or proper test bagi Komjen BH dapat segera dilakukan, mengingat kekosongan kursi Kapolri yang sudah lama menggantung.

"Semoga cepat selesai, dan secara umum seluruh fraksi sepakat (Komjen BH dilantik)," ungkapnya.

tag: #kapolri  #komjen bg  #komisi iii dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...