WASHINGTON (TEROPONGSENAYAN)--Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Selasa menyesalkan keputusan AS yang secara sepihak menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC).
Pihaknya mengaku lebih menyukai Amerika Serikat untuk tetap berada di Dewan HAM.
"Organisasi Hak Asasi Manusia PBB memainkan peran yang sangat penting dalam promosi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam pernyataan singkat sesaat setelah pengumuman, seperti dikutip dari laman anadolu agency.
Sementara itu, Nikki Haley, utusan AS di PBB, mengatakan kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri bahwa keputusan ini diambil karena badan yang beranggotakan 47 negara itu tidak sesuai dengan namanya.
Haley menyebut Dewan HAM PBB bias terhadap Israel.
“Banyak dari negara-negara ini (anggota Dewan HAM) berpendapat bahwa Amerika Serikat harus tetap di Dewan Hak Asasi Manusia karena partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir yang dimiliki dewan. Tapi itulah mengapa kita harus pergi,” kata Haley.
Dia beralasan bahwa dewan telah menjadi munafik dan melayani diri sendiri. "Jika itu jadi direformasi, kami akan senang untuk bergabung kembali," kata Haley.
Haley dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan Dewan HAM PBB diisi oleh para pelaku pelanggaran HAM.
Sejumlah negara yang mereka sebut termasuk China, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Venezuela, yang menjadi titik dari pelanggaran HAM di seluruh dunia.
"Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak memungkinkan kami untuk tetap menjadi bagian dari organisasi yang munafik dan melayani diri sendiri yang telah mengolok-olok hak asasi manusia," kata Haley.
Dewan HAM PBB awal pekan ini mengeluarkan kritikan keras terhadap kebijakan imigrasi "tanpa toleransi" pemerintah Trump, yang mengakibatkan pemisahan paksa anak-anak migran dengan orang tua mereka yang tak memiliki dokumen di perbatasan AS-Meksiko.
Pompeo dan Haley tidak menyebut AS marah dengan keputusan ini, tetapi Haley mengatakan, "Dewan HAM terus mempolitisasi dan mengambinghitamkan negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang positif dalam upaya untuk mengalihkan perhatian dari para pelaku pelanggaran HAM dalam barisan mereka."
Sementara itu, kepala Dewan HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein mengaku kecewa dengan keputusan AS.
"Mengingat keadaan hak asasi manusia di dunia sekarang ini, AS harus meningkatkan, tidak mundur," tambahnya.
Presiden Dewan HAM Duta Besar Vojislav Suc mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perihal mengisi kekosongan yang tersisa di keanggotaan dewan karena keputusan AS akan perlu ditangani oleh Majelis Umum PBB.
Sementara itu Dinas Luar Negeri Uni Eropa (EEAS) juga telah bereaksi dan mengkritik langkah AS.
Dalam pernyataannya, EEAS mengatakan “AS selama ini selalu berada di garis depan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia dan menjadi mitra kuat Uni Eropa di Dewan HAM".
"Keputusan hari ini berisiko merongrong peran AS sebagai pembela dan pendukung demokrasi di pentas dunia," ujar pernyataan EEAS.
Sementara itu, Hamas mengatakan keluarnya AS Keluar dari Dewan HAM PBB "mencerminkan peningkatan isolasi internasional".
"Dan [AS] tidak lagi dapat membenarkan praktik kriminalnya serta dukungan untuk terorisme Israel terhadap rakyat Palestina," kata juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri lewat akun Twitternya.
Betul Yuruk dan Fatih Erel dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Burcu Arik dan Zeynep Tufekci dari Istanbul berkontribusi dalam laporan ini.(yn)