Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Minggu, 01 Jul 2018 - 14:34:36 WIB
Bagikan Berita ini :

Harga BBM Kembali Naik, DPR: Ada Dampak Positifnya

78Hari-Ini-Harga-BBM-Pertalite-Naik-Lagi.jpg.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax, Pertamax Turbo dan Pertamina Dex naik per hari ini, Minggu, 1 Juli 2018.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas Nasrullah Zubir mengatakan, bahwa kebijakanPertamina menaikan harga bahan bakar khusus (BBK) yakni Pertamax Turbo, Pertamax, Pertadex dan Dexlite pada tanggal 1 Juli 2018 memiliki dampak positif.

Inas menilai, kebijakan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan dengan harga pasar dunia akibat naiknya harga minyak dunia.

Namun demikian, Inas mengakui, memang banyak kalangan yang berpandangan negatif dengan kebijakan tersebut.

Mereka, kata Inas, berpandangan bahwa harga BBM nasional seharusnya tidak dilepas ke pasar karena menyangkut hajat hidup rakyat dan telah melanggar pasal 33 UUD 1945.

“Tapi apakah benar demikian? Sebab, jika mengacu UUD 45, pasal 33, di Ayat 2 berbunyi bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara,” tandas Inas kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (1/7/2018).

“Dari ayat ini berarti tidak semua cabang-cabang produksi yang dikuasai yang dikelola badan usaha milik negara, melulu tentang produk yang penting, tapi badan usaha milik negara dapat memproduksi produk yang menguntungkan secara komersial,” sambung Inas.

Kemudian, Inas juga menjelaskan, pada ayat 3 UUD 1945 pasal 33 disebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Disitu menyeriratkan bahwa penguasaan perekonomian terkait hasil kekayaan alam harus berpatokan kepada kepentingan bersama dan untuk kemakmuran rakyat yang berasaskan kepada keadilan yang dikontrol oleh Negara,” ujar Inas.

Bahkan, Inas menambahkan, jika meracu Mahkamah Konstitusi, makna “dikuasai oleh negara” adalah rakyat secara kolektif memberi mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan pengelolaan dan pengawasan.

“Untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau dengan kalimat lain adalah “dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator,” pungkasnya. (Alf)

tag: #pt-pertamina  #harga-bbm  #komisi-vi-dpr  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Mantap Bergabung di Partai Demokrat, Rahmad Darmawan Optimis Melihat Sosok Ketum AHY

Oleh Sahlan Ake
pada hari Selasa, 14 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mantan pelatih sepak bola Tim Nasional Indonesia Rahmad Darmawan resmi menjadi kader Partai Demokrat. Ia mempuyai alasan tersendiri bergabung dengan partai yang diketua ...
Berita

Fadel Usul KTA untuk UMKM dengan Bunga 1%

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad mengusulkan pemberian Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk UMKM dengan bunga 1% sebagai stimulus ekonomi akibat pandemi Covid-19. Untuk itu ...