JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menjelang pemilu serentak 2019, partai-partai politik telah menyerahkan berkas pendaftaran calon-calon yang akan dimajukan sebagai calon legislator ke KPU pada 17 Juli 2018 kemarin.
Mulai dari artis hingga pejabat publik turut dipasang para partai politik untuk meraup suara pada pemilu serentak 2019 nanti.
Namun, ada yang menarik dalam penyerahan berkas para Caleg (17/7/2018) kemarin. Tercatat, 5 menteri di kabinet Jokowi ikut maju mencalonkan diri sebagai calon legislatif yaitu dari PKB dan PDI-P.
Mereka antara lain, Hanif Dhakiri (Menaker) dan Imam Nahrawi (Menpora) serta Eko Sanjoyo (Mendes) dari PKB, Puan Maharani (Menko PMK) dan Yasonna Laoly (menkumham) serta Johan Budi (Jubir Kepresidenan) dari PDIP.
Hal ini pun menuai pendapat yang berbeda antara Jokowi dan JK. Jokowi memberi ijin para menteri tersebut maju di pileg dengan ijin cuti di akhir pekan, sementara JK mengatakan menteri yang maju dalam Pileg 2019 akan menganggu kinerja di kabinet.
Menanggapi hal ini, pengamat politik TSJ Circle, Tamil Selvan mengatakan, bahwa dengan mengijinkan menterinya maju dalam Pileg tanpa mengundurkan diri, Jokowi telah kehilangan intergritasnya dimana pada awal kepemimpinanya Jokowi menghimbau agar para menteri di kabinetnya mundur dari jabatan di partai politik untuk fokus di Kementrian terkait.
“Saya kira ini kontradiktif, awalnya Pak Jokowi minta agar para menteri mundur dari jabatannya di Parpol guna fokus di Kementrian, namun sekarang mereka boleh cuti untuk nyaleg. Saya kira ada yang keliru disini” kata Kang Tamil panggilan akrabnya, Rabu (18/7/2018).
Tamil sangat menyayangkan pernyataan Jokowi yang mengatakan ada posisi menteri yang strategis dan ada yang tidak sehingga memperbolehkan menterinya tersebut untuk cuti ketika maju Pileg.
Hal ini, menurut dia, menunjukkan ketidak seriusan Jokowi dalam memimpin bangsa, dan sekaligus menunjukkan posisi Jokowi yang terlalu tersandera dalam lingkaran politik partai pendukungnya.
Sebab, kebijakan ini dinilai Tamil, rentan membuat para menteri melakukan tindakan koruptif, mulai dari kewenangan hingga anggaran.
“Saya kira kali ini Pak Jokowi terlalu berpolitik, atau malah tersandera dengan partai-partai politik pendukungnya. Tidak tepat jika Pak Jokowi bicara ada posisi menteri yang strategis dan tidak, semua posisi menteri penting dalam pembangunan bangsa apalagi di saat ekonomi sulit seperti ini. Dan ini juga memicu terjadinya korupsi baik kewenangan maupun anggaran, sebab pada kenyatannya para menteri cenderung mengunakan pengaruhnya untuk kepentingannya sebagai Caleg” ujar Tamil.
Majunya para menteri tersebut dalam kancah legislatif mengambarkan keraguan terhadap pemerintahan Jokowi di 2019.
Dijelaskan Tamil, para menteri tersebut lebih memilih masa depannya sebagai legislator karena pesimis masih dipercaya sebagai menteri pada periode kedua Jokowi, atau pesimis Jokowi tidak akan terpilih kembali di 2019.
“Ini mengambarkan keraguan, ragu akan dipercaya kembali, atau ragu Jokowi tidak terpilih kembali, jadi mereka bermain politik aman dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi” urai Tamil.
Tamil pun menghimbau, agar Jokowi mempertimbangkan kembali kebijakannya memberi cuti bagi menteri, sebab Indonesia ini bukan perusahaan milik Jokowi.
Sebab, lanjutnya, jika hal ini tetap dipertahankan, rakyat akan menilai dan ini akan mengurangi simpati publik kepada Jokowi.
“Indonesia ini bukan perusahaan milik Jokowi, Indonesia ini milik rakyat dan perlu diurus dengan fokus yang penuh. Saya menghimbau Pak Jokowi dapat mengkaji kembali kebijakannya, atau beliau akan kehilangan simpati publik, karena ini jelas kesalahan,” tutup Tamil. (Alf)
