JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mendekatnya Partai Demokrat ke Gerindra justru dinilai membuat sulit posisi PKS dan PAN.

Pasalnya, besar kemungkinan Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra akan menerima Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres pendampingnya.

“Apalagi saat ini belum ada Capres yang elektabiltasnya mengalahkan Jokowi. Jadi wajar, kalau saat ini terjadi kegamangan oleh PKS dan PAN,” kata pengamat politik Ujang Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/7/2018).

Direktur Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menambahkan, kini PKS dan PAN akan dilematis dan serba salah dalam menentukan pilihan.

“Apakah jadi merapat ke Gerinda atau tidak?, karena mereka tahu Jokowi (diprediksi) akan tetap menang pada Pilpres 2019,” tambahnya.

Namun, Dosen FISI Universitas Al Azhar menyebut, kalau pun PKS mau loncat merapat dan mendukung Jokowi juga sudah kepalang ketinggalan sehingga tak mungkin mendapatkan jatah menteri di Kabinet Jokowi periode 2019-2024.

“Jadi memang sulit posisi PKS itu. Sehingga partai sedang mencari kompensasi, apa yang mesti didapat. Kita mesti paham bahwa politik itu, siapa mendapat apa?. Ketika tidak menguntungkan, tentu akan ditinggalkan,” terangnya lagi.

Sementara PAN, lanjut Ujang, tidak jauh berbeda dengan PKS. Karena satu kaki mendukung Jokowi lewat Zulkifli Hasan, karena ada menterinya di kabinet yakni Asman Abnur.

Sementara satu lagi berada di Prabowo, yang dalam hal inibdimotori oleh senior PAN Amien Rais.

Ditanya kemungkinan Cawapres Prabowo yang paling kuat, Ujang mengaku Partai Gerindra kecenderungannya lebih memilih AHY.

Alasannya, selain dianggap pasangan ideal, kubu Demokrat juga memiliki dukungan financial yang kuat.

“Apalagi saat ini belum ada Capres yang elektabiltasnya mengalahkan Jokowi. Jadi wajar, kalau saat ini terjadi kegamangan oleh PKS dan PAN,” paparnya.

Menyinggung soal nasib Anies Baswedan, Ujang menegaskan kelemahan Anies Baswedan adalah karena tak memiliki partai.

Padahal, Gerindra membutuhkan partai tambahan agar memenuhi syarat Presidential Threshold 20%.

“Jadi, saya melihat peluangnya kecil. Elektabilitas Anies sendiri juga tak mampu mengungguli Jokowi,” ucapnya.

Lebih jauh, Ujang menjelaskan, strategi Anies Baswedan menutup Reklamasi di Jakarta Utara ternyata juga tak mampu mendongkrak elektabilitasnya.

Padahal, dia menilai, tindakan Anies tersebut sengaja dilakukan agar simpati rakyat tumbuh. Namun, nyatanya tidak bisa menggenjot elektabilitasnya.

“Disisi lain, posisi Anies terkunci dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) yang harus meminta izin presiden. Selain Anies tak punya partai, tentu berat sekali,” pungkasnya. (Alf)