Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Jumat, 03 Agu 2018 - 14:39:51 WIB
Bagikan Berita ini :

Larang Deklarasi #2019GantiPresiden, Komisi VIII DPR: MUI Jangan Mau Jadi Alat Penguasa

502019gantipresiden-tirto-mico-3_ratio-3x4.jpg.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Muhammad Sodik memintaMajelis Ulama Indonesia (MUI) hati-hati dalam menyikapi aksi deklarasi gerakan #2019GantiPresiden.

Sodik mengatakan, larangan MUI terhadap gerakandeklarasi #2019GantiPresiden di Bandung, Jawa Barat adalah tindakanmelawan Undang-undangdan konstitusi.

"Kegiatan #2019GantiPresiden adalah kegiatan konstitusional. Sehingga tidak ada satu fisik pun baik MUI atau polisi yang berhak untuk melarang atau menghambatnya. Pelarangan kegiatan tersebut adalah melawan konstitusi," kata Sodik saat dihubungi, Jumat (3/8/2018).

Dia menjelaskan, bahwa kegiatan apel #2019GantiPresiden adalah bagian dari dinamika demokrasi.

Seharusnya,semua lembaga termasuk MUI harus turut menjaga dan menumbuh kembangkannya. Bukan sebaliknya, membatasi dan mengkerdilkannya.

Ketua DPP Partai Gerindraini juga mengatakan, kegiatan apel #2019GantiPresiden bukan kegiatan keagamaan seperti dzikir bersama atau istiqosah berjamaah.

"Maka, aneh jika MUI terdepan dalam memberikan tanggapan apalagi pembatasan. Yangberhak melakukan pengaturan dan pembatasan adalah aparat keamanan itu juga harus berbasis dengan berdasarkan kepada konstitusi dan regalasi," katanya.

Dia juga mengatakan,Gerakan #2019GantiPresiden sama konstitusional dan sama legalnya dengan gerakan mendukung Jokowi dua periode.

"MUI harus turut mendidik dan menumbuh kembangkan demokrasi. Jangan mau menjadi alat penguasa," pesan Sodik. (Alf)

tag: #komisi-viii  #dpr  #2019gantipresiden  #partai-gerindra  #mui  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

DPR Minta Menhub Kejar Importir Kendaraan Penunggak PNBP

Oleh Sahlan Ake
pada hari Wednesday, 15 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi V Irwan meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengejar agen pemilik merk (APM) atau importir kendaraan ihwal kurangnya target Penerimaan Negara ...
Berita

IPW Sebut Surat Jalan Untuk Djoko Tjandra Dikeluarkan Oleh Brigjen Prasetyo Utomo

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane ungkap surat jalan buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, diduga diteken Kepala Biro ...