JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak masyarakat agar lebih santun dalam mendukung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pilihannya.

Diketahui dua pasang capres dan cawapres yang sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Daripada merendahkan dan menghina pasangan lain, ada baiknya kita fokus meningkatkan popularitas dan elektabilitas pasangan yang kita dukung" kata Bamsoet kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/8/2018).

Kontestasi pemilihan Presiden 2019 diyakini akan menyita perhatian seluruh lapisan masyarakat.

Tak jarang berbagai isu sengaja dikembangkan serta disebarkan melalui berbagai media guna meningkatkan popularitas dan menjatuhkan lawan.

Bamsoet meminta agar masyarakat untuk menghormati pilihan Cawapres yang sudah ditunjuk Jokowi dan Prabowo. Dan tidak perlu, lanjut dia, ada polemik karena mereka adalah putra terbaik negeri ini.

Politisi Partai Golkar ini pun tidak percaya terkait isu mahar Rp 500 miliar yang saat ini sedang gencar diberitakan.

"Saya tahu persis, tidak ada mahar-mahar itu. Yang ada hanyalah bagaimana tarik ulur itu menyangkut masalah pemenangan pasangan. Apalagi masalah isu-isu Rp 500 miliar, itu tidak ada," terangnya.

Mahar yang dimaksudkan, nilai Bamsoet, tentu saja berbeda dengan cost politik. Dimana cost politik diperuntukkan untuk mendongkrak citra melalui berbagai macam atribut dan perlengkapan.

Tidak hanya di situ saja, cost politik juga dimanfaatkan untuk mendekatkan informasi mengenai visi-misi kepada masyarakat agar calon tersebut mendulang suara sebanyak-banyaknya.

"Terkait cost politik di negara ini sudah pasti mahal, pemilihan Anggota DPRD saja, dan Bupati, Gubernur juga mahal. Apalagi ini pemilihan Presiden sudah pasti jauh lebih mahal," tuturnya.

Dalam kontestasi Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg) seperti ini, sebenarnya negara juga sudah menggelontorkan dana triliunan rupiah. Bamsoet menilai bila ini dikelola dengan baik, seharusnya tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan oleh para kandidat selain untuk publikasi dan kampanye.(yn)