JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Maraknya penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah lantaran gerakan tersebut kerap menyebarkan ujaran kebencian.
Ihwal tersebut diutarakan Sekjen PKB Abdul Kadir Karding. "Tagar ganti presiden, niat mengganti presiden jelas ada unsur kebencian," kata dia kepada wartawan, Senin (27/8/2018).
Karding membeberkan, Presiden merupakan simbol negara, sama seperti bendera Merah Putih. Dalam konstitusi Presiden memiliki kekuatan besar karena dipilih rakyat.
"Dan masa jabatannya sudah ditentukan, fix term 5 tahun. Presiden hanya dapat dijatuhkan dengan alasan mengkhianati negara, korupsi, menyuap dan tindakan kriminal yang luar biasa," kata Karding.
"Itu pun harus dengan prosedur yang ketat Pasal 7A dan 7B," imbuhnya.
Karding menyoroti gerakan #2019GantiPresiden yang digaungkan kelompok oposisi. Upaya mengganti presiden tanpa melalui jalur konstitusi dicurigai sebagai bentuk makar.
"Jadi kalau ada upaya mengganti presiden tidak pada jalur demokrasi dan konstitusi yang ada maka itu dapat diduga upaya makar," sebut Karding.
"Kalau tidak suka, anti, benci pada Presiden maka bisa menyampaikan kritik, pandangan berbeda maka silahkan disampaikan, diarahkan pada kebijakannya, pada sikap seorang presiden," tambahnya.
Karding khawatir gerakan tersebut dapat menimbulkan chaos di tengah masyarakat sebab terbukti sudah banyak daerah yang menolaknya. Bila yang tak disukai adalah Joko Widodo sebagai presiden, ia heran mengapa gerakan tersebut dilabeli dengan istilah ganti presiden.
"Mestinya mereka #GantiJokowi, bukan ganti presiden yang merupakan simbol negara," ucap Karding.
Gerakan tersebut pun juga harus dilakukan saat memasuki masa kampanye Pilpres 2019 nanti. Karding memberi peringatan kepada kelompok oposisi.
"Itu pun boleh dilaksanakan kalau saat tahapan kampanye telah dimulai," tegas anggota Komisi III DPR itu.
Seperti diketahui, beberapa gerakan #2019GantiPresiden mendapat penolakan. Seperti di Surabaya yang sedianya dihadiri Ahmad Dhani, Neno Warisman di Riau dan Pekanbaru, serta Ratna Sarumpaet di Bangka Belitung.(yn)
