JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Hampir satu tahun berkuasa, satu persatu janji Gubernur DKI Anies Baswedan ditunaikan.

Namun, sebagai orang nomor satu di Ibu Kota Anies dinilai lamban mereshuffle posisi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) warisan eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Demikian diungkapkan Koordinator Elemen Bahagiakan Jakarta (Baja), Bobby Khana kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (6/10/2018).

Selain itu, Bobby meminta agar Anies melaluiKomite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakartadi bawah pimpinan Bambang Widjojanto segera menyisir orang-orang bermasalah di lingkungan Pemprov DKI.

Bobby yakin, KPK Jakarta sebagai lembaga yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas akan mampu bekerja secara profesional guna memastikan kepemimpinan Anies steriil dari perilaku koruptif.

"Gubernur Anies bersama KPK Jakarta harus berani melakukan bersih-bersih terhadap pejabat yang korup, yang selama ini dikenal dekat dan berlindung dari Gubernur DKI sebelumnya," kata Bobby.

Bobby mengungkapkan, sederet kebijakan korupsi yang dilakukan para pejabat era 2012-2017 (Ahok), yang hingga kini justru masih bebas memegang jabatan strategis di Pemprov DKI.

Karenanya, Elemen Baja berharap Anies berani merombak pejabat dengan cepat dan tuntas sesuai hak prerogatif yang dimiliki, tanpa ada intervensi dari manapun dan sesuai dengan mekanisme hirarki yang berlaku.

"Sekarang setidaknya masih ada 16 SKPD yang dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), dibiarkan menggantung kosong. Sementara beberapa waktu lalu penggantian jabatan baru pun ditengarai penuh dengan praktik KKN dan personalnya pun cenderung tidak berubah. Masih diisi figur lama yang berpotensi besar melakukan korupsi, dan itu berbahaya bagi kepemimpinan Anies," papar Bobby.

Apalagi, lanjutnya, saat ini posisi Wagub DKI masih kosong, sehingga kekosongan ini dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk semakin melemahkan kewenangan Gubernur.

"Kami melihatnya, peran Saefullah sebagai Sekda justru lebih dominan, terutama dalam menempatkan jabatan-jabatan SKPD tanpa mekanisme yang memunculkan pejabat pimpinan SKPD yang profesional, bersih dari rekam jejak korupsi," terang Bobby.

Atas dasar itulah, Elemen Baja mengharapkan Anies segera mengevaluasi kinerja buruk para pembantunya mulai dari Sekda dan Inspektorat DKI yang tidak memiliki kemauan melakukan pemberantasan korupsi.

"Usut tuntas juga dugaan korupsi eks Kepala Dinas Kesehatan dan para kroninya era 2012-2017," tegas Bobby.

Dalam catatan Bobby, kasus di Dinas Kesehatan diantaranya dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Tipe D dan pengadaan Alkes serta non alkes baik dalam menetapkan harga serta mekanisme pelelangannya.

"Jika terindikasi terlibat korupsi, Gubernur Anies harus memecat para anak buahnya dalam 1-2 bulan ini, baik pejabat baru maupun lama dan yang akan segera dilantik," pungkas Bobby.

Diketahui, Anies dilantik pada 15 Oktober 2017 lalu. Tetapi hingga kini belum ada rotasi pejabat DKI yang dilakukan secara besar-besaran.

Hal ini kemudian membuat para pendukung dan relawannya khawatir Anies mendapat gangguan dari dalam.

Pasalnya, hingga kini pejabat-pejabat strategis di Pemda DKI masih diisi oleh orang-orang lama warisan Gubernur DKI sebelumnya, Ahok.(Alf)