Jakarta
Oleh Alfian Risfil pada hari Senin, 08 Okt 2018 - 17:51:02 WIB
Bagikan Berita ini :

10 Bulan Tak Digaji, DPRD Minta Anies Perhatikan Nasib Guru Ngaji dan Marbot DKI

31IMG-20180803-WA0040.jpg.jpg
Endah S Pardjoko (tengah) (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPRD DKImenyoroti honor ribuan juru pemantau jentik (jumantik), guru ngaji, dan marbot di DKI Jakarta yang belum dibayarkan.

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Endah Setia Dewi Pardjoko mempertanyakankinerja aparatur Pemprov DKI Jakarta. Sebab honor mereka sejak Januari 2018 belum juga dibayarkan.

"Sudah 10 bulan honor jumantik, guru ngaji, dan marbot belum dibayar Pemprov. Kasihan mereka. Padahal, honor yang diterima tidak seberapa, tapi kenapa ditunda-tunda?," kata Endah kepada wartawan di DPRD DKI, Kebon Sirih,Jakarta, Senin (8/10/2018).

Endah mengaku kerap memperoleh pengaduan dari jumantik, guru ngaji dan marbot yang belum dikucurkan selama 10 bulan.

Selain mengadu ke Gedung DPRD DKI Jakarta, mereka juga berkeluh kesah hal serupa saat Endah menggelar reses ke Kecamatan Tebet dan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Pak gubernur tolong dengar keluhan mereka dan segera lunasi hak-hak mereka," ujar Endah.

Diketahui, khusus honor operasional untuk petugas jumantik sebesar Rp 700.000 per bulan. (Alf)

tag: #dprd-dki  #anies-baswedan  #pemprov-dki  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
IDUL ADHA 2026 M LOKOT N
advertisement
IDUL ADHA 2026 AHMAD NAJIB
advertisement
Jakarta Lainnya
Jakarta

Integritas Pegawai Jadi Fondasi Reformasi Kemenimipas 2026

Oleh Redaksi Teropongsenayan
pada hari Rabu, 01 Apr 2026
Jakarta - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memasuki 2026 dengan membawa semangat reformasi birokrasi dan penguatan integritas aparatur. Namun tantangan sesungguhnya bukan pada ...
Jakarta

Imigrasi Jadi Motor Ekonomi, Lapas Fokus Kemandirian

JAKARTA – Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa arah kebijakan kementerian saat ini tidak lagi semata berorientasi pada fungsi administratif, ...