Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Sabtu, 13 Okt 2018 - 13:43:53 WIB
Bagikan Berita ini :

Tarik Ulur Premium, DPR: Pemerintah Sembrono

9heri-gunawan-gerindra.JPG.JPG
Heri Gunawan (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pemerintah membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, meski 44 menit sebelumnya Menteri Energi Sumber Daya Manusia (ESDM), Ignasius Jonan telah mengumumkan kenaikan harga BBM tersebut.

Pengumuman itu dilakukan di sela-sela pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Badung, Rabu (10/10/2018).

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mengatakan, pembatalan kenaikan premium itu mengindikasikan ada tiga persoalan akut di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pertama, kata dia, adanya pola komunikasi dan unsur ketidakprofesionalan yang serius di dalam tubuh pemerintahan.

“Jika proses pengambilan kebijakan tersebut telah melalui prosedur yang benar, mestinya secara profesional seluruh unsur pemerintahan kompak melaksanakannya dan tidak ada alasan untuk mementahkannya kembali, apalagi sesudah dirilis ke masyarakat,” ujar politikus Gerindra itu di Jakarta, Sabtu (13/10/2018).

Kedua, ucap Heri, pemerintah tidak taat asas dalam menaikan harga BBM non-subsidi tanpa melalui konsultasi dengan DPR adalah sebuah kesalahan. Sebab, setiap kebijakan yang melibatkan pengurangan atau penambahan subsidi haruslah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada parlemen.

“Merujuk kepada Perpres No. 191/2014, meskipun fungsi kontrol DPR atas kebijakan harga BBM non-subsidi telah diamputasi, namun DPR perlu dimintai persetujuannya jika terkait penetapan harga BBM bersubsidi,” jelas Heri.

Terakhir, sebut Heri, proses perumusan kebijakan secara keseluruhan menandai lemahnya kepemimpinan dalam Pemerintahan Jokowi. Hal ini, kata dia, terlihat dari kebijakan yang belum matang kajian dan analisisnya, namun tetap diumumkan pemerintah.

“Dari sini, alasan Presiden yang membatalkan kenaikan Premium karena ingin cermat dalam memutuskan harga Premium, sangat tidak masuk akal. Justru pembatalan oleh Presiden, menandakan hal sebaliknya. Pemerintah lagi-lagi sembrono dalam memutuskan sebuah kebijakan sensitif,” kata Heri.(yn)

tag: #bbm  #harga-bbm  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Selama Covid-19 TNI Tingkatkan Pengawasan di Daerah Perbatasan

Oleh Sahlan Ake
pada hari Rabu, 08 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Asisten Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Asops Kasad) Mayjen Surawahadi mengatakan bahwa TNI meningkatkan pengawasan terhadap pelintas batas negara yang legal ...
Berita

Masih Ingat Kasus Penyelundupan Harley Oleh Dirut Garuda? Simak Apa Kata Mahfud

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pada akhir tahun 2019, PT Garuda Indonesia dihebohkan dengan kasus penyelundupan spare part motor Harley Davidson dan sepeda Brompton yang melibatkan nama Direktur Utama ...