Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 29 Apr 2015 - 17:56:34 WIB
Bagikan Berita ini :
Soal PSK bersertifikat

Ketua Komisi VIII DPR: Ahok Jangan Banyak Wacana, Kerja yang Benar

45Untitled.jpg
Saleh Daulay (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membuat lokalisasi prostitusi dan sertifikasi PSK mendapat kecaman dari Ketua Komisi VIII DPR, Saleh Partaonan Daulay. Ia meminta Ahok agar tidak terlalu banyak wacana.

"Ahok jangan banyak wacana kerja saja yang benar sesuai dengan tugas-tugas gubernur misalnya masalah banjir dan mancet yang belum bisa diselesaikan saat ini," kata Saleh pada TeropongSenayan, Rabu (29/4/2015).

Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai lokalisasi prostitusi itu jauh dari budaya ketimuran.

"Indonesia negara timur yang sangat kental dengan agama Islam tidak cocok dengan rencana lokalisasi," katanya.

Saleh mengungkapkan, sebenarnya rencana membangun lokalisasi sudah pernah digaungkan, tapi masyarakat menolak itu.

"Sudah pernah ada wacana seperti ini, tetapi masyarat tidak senang. Wacana ini tidak akan berjalan lancar. Keinginan masyarakat yang menutup, malah ini mau dibuka kembali," paparnya. (iy)

tag: #prostitusi online  #psk bersertifikat  #basuki tjahaja purnama  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...
Berita

Nilai Putusan MK Progresif, Ketua Komisi HAM DPR Sebut Legislator Perempuan Kini Punya Ruang Lebih Luas

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan adanya keterwakilan perempuan di setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) hingga ...