Berita
Oleh Bara Ilyasa pada hari Sabtu, 27 Okt 2018 - 10:30:43 WIB
Bagikan Berita ini :

Banyak Kepala Daerah Diciduk KPK, Ini Saran Kemendagri

85Akmal-Kemendagri.jpg.jpg
Akmal Malik Piliang (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) Akmal Malik Piliang mengajak agar masyarakat cerdas dalam memilih kepala daerah di wilayahnya.

Hal itu diutarakan Akmal lantaran banyak kepala daerah yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagi masyarakat pemilih misalkan, mereka harus mencari tahu track record calon kepala daerah sebelum memilih di ajang Pilkada," kata Akmal dalam acara diskusi bertajuk "Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10/2018).

Akmal melanjutkan, banyaknya kepala daerah yang kena OTT KPK hanya tanggung jawab pemerintah. Melainkan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat.

"Yang bertanggung jawab pemerintah, masyarakat pemilih, partai, dan lain sebagainya," katanya.

Untuk itu, agar tidak terjadi lagi kepala daerah yang terlibat dalam praktek korupsi antara masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama dalam membangun kesadaran.

"Bagi pemerintah, yakni membuat sistem yang baik yang tidak memberi celah bagi praktek korupsi. Kita berharap ada awareness tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat," ujar dia.

Belum sampai ke akhir tahun 2018, KPK telah melakukan 19 operasi tangkap tangan. Sebanyak 17 orang yang ditangkap lembaga antirasuah itu merupakan kepala daerah.(yn)

tag: #kpk  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...