Berita
Oleh Sahlan pada hari Senin, 29 Okt 2018 - 22:17:19 WIB
Bagikan Berita ini :

Data Beras Kementan-BPS Beda, Kubu Prabowo: Banyak Kebijakan Negara Keliru

78beras.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyayangkan belum adanya sikap dari Presiden Jokowi soal selisih data surplus beras versi Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurutnya, kesalahan data yang dilakukan kementerian di bawah pimpinan Andi Amran Sulaiman itu telah berlangsung lama tanpa ada pembenahan.

"Sehingga banyak kebijakan negara yang keliru dan salah arah, bukan hanya terkait pasokan beras, termasuk data lain. Dibiarkan sejak lama karena ada keuntungan dalam carut-marut data tersebut, ada potensi perburuan rente di tengah data-data tersebut,” ujar Dahnil, Senin (29/10/2018).

Perbedaan data ini terungkap setelah BPS merilis data surplus produksi beras 2018 yang hanya mencapai 2,8 juta ton, jauh di bawah data atau perhitungan Kementan. Berdasarkan laman resmi Kementan, surplus beras tahun ini sebesar 13,03 juta ton. Perhitungan tersebut dari produksi beras 2018 sebesar 80 juta ton atau 46,5 juta ton setara beras, sementara total konsumsi beras nasional hanya 33,47 juta ton.

Sementara, anggota Komisi IV DPR F-PKS Mahfudz Siddiq mengakui perbedaan data produksi beras telah berlangsung lama. Keputusan pemerintah mengalihkan tugas pendataan produksi beras ke BPS bersama pihak terkait lainnya dapat menjadi solusi guna mengakhiri perbedaan data tersebut.

Mahfud meminta, Presiden perlu mengevaluasi Kementerian Pertanian dan pihak terkait lainnya.

"Ini bukan hanya tingkat Kementerian Pertanian, tapi lintas sektoral. Juga evaluasi tingkat daerah. Karena alih fungsi lahan juga mempengaruhi hasil produksi. Dan ahli fungsi lainnya menjadi wilayah kementerian lain dan juga kewenangan daerah," kata dia.

Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara dan pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mempunyai pandangan yang sama. Keduanya menilai, kesalahan Mentan Amran menggerus elektabilitas Jokowi-Maruf Amin.

Sejaun ini, kata Igor, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf kerap menjual prestasi para kabinet di bawah kepemimpinan Jokowi. Kali ini, kinerja buruk Menteri Amran dapat menjadi batu sandungan bagi pasangan nomor urut satu itu di Pilpres.

Tak hanya itu saja, perbedaan data beras versi Kementan dengan BPS dapat mencederai kepercayaan publik terhadap Jokowi. Apalagi data BPS selalu menjadi rujukan banyak pihak, termasuk oposisi.

"Elite politik di kubu petahana sendiri biasa menjadikan data BPS sebagai patokan berargumen, misalnya soal angka kemiskinan di Indonesia saat ini," kata dia.

Sementara Emrus mengatakan, selayaknya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution untuk mengajak semua menteri dibawahnya, termasuk Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala BPS Suhariyanyo untuk buka-bukaan data pangan nasional ke publik.

Hal ini, kata dia, perlu dilakukan, karena hingga kini jajaran Kementan masih bersikukuh akan kebenaran data mereka. Bila data yang disajikan Menteri Amran tak valid, Emrus menegaskan lebih baik Amran untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kalau memang data yang dimiliki Kementan benar tak valid. Menteri Amran harus mengundurkan diri. Kalau benar kita apresiasi," kata Emrus.(yn)

tag: #impor-beras  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Soroti Kasus Megakorupsi Poyek Fiktif Telkom Rp 431 M, Legislator: Perampokan Terang-terangan!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Jul 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal skandal korupsi proyek fiktif senilai Rp 431 miliar. Menurutnya, kasus megakorupsi di tubuh Telkom ini bukan hanya ...
Berita

Direktur Rumah Sakit Indonesia Tewas Akibat Serangan Israel, Sukamta: Kejahatan yang Luar Biasa

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Al Jazeera melaporkan 67 orang tewas dalm waktu 24 jam (2/7) di Palestina. Dari 67 orang itu, 11 orang yang tewas di antaranya saat menunggu bantuan kemanusiaan. Mereka ...