Berita

Bamsoet: Ada 19,4 Persen PNS Menolak Ideologi Pancasila

Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 19 Nov 2018 - 10:46:01 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

23Bamsoet-Enjang2.jpg.jpg

Bambang Soesatyo (Sumber foto : Dok/TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong semua lembaga pemerintah menyikapi secara serius data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal.

Selain itu, ujar Bambang, semua pihak harus menelusuri temuan Kementerian Dalam  Negeri (Kemendagri) tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila.

"Sebagai sebuah kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI," kata Bambang di Jakarta, Senin (19/11/2018).

Sebelum berevolusi menjadi sebuah kekuatan, kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini.

"Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan," tuturnya.

"Paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila. Temuan ini menggambarkan bahwa masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu. DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki," ucapnya.

Menurut Badan Intelijen Negara (BIN), dari 100 masjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, 41 masjid sudah terpapar paham radikal. Rinciannya, 11 masjid di kementerian, 11 masjid di lembaga, dan 21 masjid milik BUMN. 

Sebelumnya, informasi mengenai puluhan masjid yang terpapar radikalisme sudah diungkapkan oleh para cendikiawan dan telah dilaporkan kepada presiden.

Sedangkan hasil survei oleh Kemendagri menemukan bahwa sebanyak 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. 

Maka, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayjen (Purn) Soedarmo, mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional.

"DPR berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis guna merespons dua kecenderungan itu. Fakta dua kecenderungan itu jangan dianggap remeh. Jika dibiarkan, akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI," ungkap Bamsoet.(yn)

tag: #bamsoet  #pns  #dpr  

Bagikan Berita ini :