JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang tertuang dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI dinilai mengancam keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah selama ini.
Hal itu sangat disayangkan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, dia menyatakan seharusnya ada keseragaman langkah diantara para menteri dan Presiden.
Apalagi jika merujuk UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada huruf ‘a’ menyatakan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara yang membidangi urusan tertentu di bidang pemerintahan.
Adapun huruf ‘b’ menyatakan setiap menteri memimpin kementerian negara untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan guna mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Semua orang tahu Presiden Jokowi pro UMKM. Tapi kalau kebijakan yang diambil oleh menteri-menterinya ini bertentangan dengan keinginan Presiden," kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (30/11/2018).
Apalagi Presiden Jokowi juga telah menyampaikan saat Rapimnas KADIN di Solo beberapa hari lalu, dirinya belum menerima usulan tersebut.
"Ternyata memang kemarin Presiden menyampaikan kepada kita bahwa draf tersebut belum sampai ke mejanya. Artinya, menteri ini mengumumkan sesuatu yang Presiden belum setuju," jelasnya.
Padahal, salah satu cara mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan adalah dengan memperkuat UMKM serta mendorong ekspor nasional dan pembangunan industri yang berdaya saing. Terbukti, kontribusi UMKM pada PDB Indonesia mencapai 60%.
"DPR sebagai suara parlemen ingin mengimbau satukan langkah, satukan sikap dalam pemerintahan ini agar kebijakan yang lahir dari istana tidak membuat bingung masyarakat," ujarnya.
Oleh karena itu, sikap DPR RI menurut Bamsoet adalah jelas meminta kebijakan tersebut dibatalkan.
"Kita tidak ingin pemerintah ini gagal, kita ingin pemerintahh ini sukses mensejahterakan masyarakat," tuturnya. (ahm)
