JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 'jualan' program rencana penerapan pemberlakukan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup. Pengamat transportasi Djoko Soetijowarno mengungkapkan alasan usulan tersebut belum layak diterapkan di Indonesia.
Menurutnya, perbelakuan SIM berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang hanya berisi identitas diri seseorang. SIM, ujar dia, merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kompetensi seseorang dalam mengemudi.
"SIM adalah kompetensi, sehingga untuk kurun waktu tertentu perlu dilakukan uji ulang," kata Djoko saat dihubungi, Kamis (29/11/2018).
Meski begitu, Djoko mengakui pemberlakuan SIM seumur hidup telah diterapkan di beberapa negara, seperti Belanda dan Amerika Serikat.
"Ada negara yang menerapkan SIM seumur hidup, tapi cara mendapatkan SIM tidak semudah seperti di Indonesia," tuturnya.
Untuk itu, ia menilai Indonesia masih belum siap memberlakukan SIM seumur hidup. Hal itu dilihat dari instrumen dari pemerintah dan budaya masyarakat yang masih kurang disiplin dalam berlalu lintas.
"Karena sistemnya belum banyak berubah, walau Polantas juga sudah mulai melakukan perubahan," ucap dosen teknik sipil Universitas Katolik Soegijapranata itu.(yn/rmol)
