BOGOR (TEROPONGSENAYAN) -- Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Harry Gumelar mengatakan, ada beberapa cara untuk mencegah korupsi di lingkungan DJP.

Salah satu caranya adalah dengan menaikan gaji (remunerasi) pegawai.Maklum, menurut Harry, kebanyakan praktik korupsi yang terjadi disebabkan karena penghasilan yang minim dan kemudian membuat sorang karyawan menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan penghasilan lebih.

"Salah satu yang diperbaiki adalah remunasi. Kita perbaiki. Kalau masih ada yang nyari-nyari itu luar biasa (bermasalah) sekali," ujarnya seperti dikutip Okezone, Rabu (12/12/2018).

Selain memperbaiki sistem remunerasi, DJP juga akan gencar melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak (WP). Dengan begitu diharapkan masyarakat akan semakin paham akan aturan dan tidak akan melakukan suap.

"Kalau WP benar-benar ngerti dia bayar. Itu yang kita inginkan. DJP ga mungkin menakut-nakutin karena WP paham," kata Harry lagi.

Langkah lainnya menurut Harry adalah berupaya menyadarkan masyarakat atau WP agar tidak menempuh jalur cepat ketika membayar pajak. Pasalnya, jika WP tidak menawari jalur tersebut maka tidak akan terjadi tindakan korupsi.

"Kenapa terjadi karena WP-nya mau. Kalau WP tidak mau maka tidak akan terjadi kolusi korupsi di sana," tegasnya.

Selain itu, Harry juga meminta kepada WP untuk taat membayar pajak dan melaporkan SPT-nya. Sebab rata-rata korupsi yang terjadi biasanya terjadi karena sang WP ingin terhindar dari denda.

"Yang ketiga case-nya bisa saja karena memang WP-nya salah. Ketidaktahuan WP terhadap aturan sehingga dia lupa dia begitu diperiksa boom langsung SKP-nya gede," jelasnya.

DJP juga diklaim Harry saat ini tengah berusaha mengadopsi apa yang dilakukan Jepang, yang salah satunya adalah bekerjasama dengan Tax Agency.

"Di beberapa negara biasanya bekerjasama dengan tax agency. Ketika lapor itu sudah di validasi oke," pungkas Harry. (ahm)