Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Minggu, 16 Des 2018 - 14:52:17 WIB
Bagikan Berita ini :

Dugaan Pelanggaran HAM, Fraksi PKS Desak Pemerintah Bantu Muslim Cina

4311349_620.jpg.jpg
Puluhan tentara Cina membentuk formasi saat berjaga-jaga di depan masjid Id Kah di Kashgar, Cina (31/7). Puluhan komunitas Uighur dan Han diserang oleh sekolompok orang yang tidak dikenal yang menewaskan puluhanan orang dan luka-luka. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Dugaan pelanggaran HAM keyakinan beragama yang dilakukan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur di wilayah otonom Xinjiang mendapat sorotan dari dunia internasional.

Hampir satu juta muslim Uighur dimasukan ke tempat konsentrasi dan dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis Cina setiap hari.

Bahkan sebagian mengaku disiksa. Perlakuan diskriminatif telah tersiar lama terhadap muslim Uighur terutama dalam melaksanakan ibadah dan ajaran agama Islam.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyerukan agar pemerintah Indonesia serius menyikapi hal itu dan aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi HAM, baik secara bilateral terhadap Pemerintah Cina maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya.

"Politik luar negeri kita bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia," kata Jazuli di Jakarta, Minggu (16/12/2018).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah menjadi pengetahuan umum dan telah berlangsung lama. Berbagai laporan NGO HAM dunia termasuk dari PBB memperkuat hal tersebut.

"Dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mandat itu membuat kita tidak boleh mendiamkan kezaliman antarumat manusia," jelasnya.

Indonesia punya hubungan baik dengan Pemerintah Cina. Hubungan yang baik itu, lanjut Jazuli, semestinya dimanfaatkan untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan atas hak asasi manusia, terlebih hak berkeyakinan agama yang merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia yang tidak dapat dihilangkan.

"Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas," ujarnya.

"Dan tanggung jawab ini ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia," tegas Jazuli. (Alf)

tag: #ham  #pks  #kemenlu  #cina  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Fadel Muhammad: Fungsi Pengawasan DPD Fokus pada Masalah-Masalah di Daerah

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 29 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad mengatakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus lebih diperkuat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah. ...
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...