Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 02 Jan 2019 - 16:43:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Pelantikan Kepala BNPB Anyar Ditunda, PPP: Tidak Ada Unsur Politik

83Asrul Sani.jpg.jpg
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani (Istimewa) (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani menilai tidak ada unsur politik dibalik penundaan pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atauBNPB. Menurutnya, penundaan pelantikan ini hanya persoalan teknis saja.

"Tidak lah, karena memang soal pelantikan itukan lebih siaga ya, seremonial ya, yang mestinya dipersoalkan itu kalau pejabatnya sudah dikomunikasikan atau sudah diumumkan ditunjuk tapi kemudian dibatalkan penunjukkannya kalau soal pelantikan itu soal seremonial saja, itu bukan hal yang besarlah. Tidak ada masalahlah itu soal itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/1/2019).

Sementara Arsul menilai penunjukan Letjen Doni Monardo sebagai Kepala BNPB oleh Presiden Jokowi sudah tepat.

"Saya kira kalau kita lihat track record-nya apa Letjen Doni ya, itu paling tidak bagi saya termasuk he is the person make something to be done, artinya sesuatu yang ditugaskan kepadanya itu, akan dilaksanakan dengan baik. Itu kalau saya liat catatan arirnya beliau itu," kata Arsul.

Sebelumnya sempat beredar kabar Letjen Doni Monardo akan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, menggantikan Willem Rampangilei, namun pelantikan yang direncanakan akan dilaksanakan hari inimendadak ditunda karena Presiden Joko Widodo harus berangkat ke Lampung meninjau korban bencana tsunami. (ahm)

tag: #banggar-dpr  #bnpb  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...